Gegara Kuasa Hukum Pemda Malaka Sebanyak 7 Media Online di Malaka di Somasi

Read Time3 Minute, 57 Second

TIMORPOST.COM, BALI – Gegara Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Malaka, beberapa praktisi hukum asal Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur somasi 7 media online di Kabupaten Malaka.

Para praktisi hukum atau Ke-7 advokat muda ini mengirimkan somasi secara resmi dan kepada 7 media online yang ada di Malaka yakni www.libasmalaka.com, www.nusantara9.com, www.likurai.com, www.kilastimor.com, www.suluhdesa.com, www.voxntt.com, www.radarmalaka.com.

Beberapa praktisi hukum itu diketuahi oleh Yulius Benyamin Seran, SH., Yanuarius Nahak, SH., Petrus Bere, SH., Agustinus Nahak, SH. MH., Wilfridus Son Lau, SH.MH., Egidius Kalau Berek, SH., dan Priskus Kalau, SH.

Dasar omasi itu merujuk pada pasal 4 Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; pasal 6 Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers; pasal 1 jo Pasal 20 jo Pasal 22 Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 6 jo Pasal 17 Undang – Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Ke-7 dvokat muda ini ingin mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan dasar penulisan berita dari 7 media tersebut yang menyebut frase “Kuasa Hukum Pemda Malaka” dalam beritanya.

Surat somasi terhadap 7 media online tersebut sudah dikirim secara resmi pada Senin (23/3) kepada masing-masing media.

Selain kepada masing-masing media, juga ditembuskan kepada Bupati Kabupaten Malaka, Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Wilayah NTT, Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan PWI di Jakarta dan Arsip.

Menurut Yulius Benyamin Seran, SH
pihaknya ingin mempertanyakan legal standing dari oknum yang mengaku pengacara yang teriak-teriak mengatasnamakan Pemda Melaka seperti yang dilansir 7 media online tersebut.

“Sepengetahuan tim praktisi hukum, namanya Kuasa Pemda Melaka itu harus melalui mekanisme dan prosedur yang benar, ada SK-nya,”kata Benyamin melalui keterangan tertulisnya kepada TIMORPOST (24/3/2020)

Yulius Benyamin Seran yang merupakan ketua tim somasi itu mengatakan, ada temuan “dugaan korupsi” dana pengadaan bibit bawang merah yang diduga dilakukan secara berjemaah oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka dan para tersangka lainnya.

“Dugaan ini membuat masyarakat Kabupaten Malaka terkejut sekaligus kecewa terlebih para petani yang dirampas haknya”,ucap Benyamin

Ditegaskannya, perbuatan oknum tersebut telah menodai kepercayaan masyarakat Kabupaten Malaka terhadap kepemimpinan Bupati Malaka dr. Stef Bria Seran yang pernah menegaskan bahwasannya “Kabupaten Malaka Tidak Ada Korupsi” (red, judul berita) sehingga dengan terbongkarnya kasus dugaan korupsi bibit bawang merah, menimbulkan reaksi sosial yang kemudian tersalurkan melalui berbagai diskusi hingga komentar miring di berbagai media sosial facebook, dimana tidak sedikit pihak-pihak yang menuding Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Malaka ikut bertanggungjawab.

“Bersamaan dengan reaksi sosial tersebut, tiba-tiba muncul sosok “Kuasa Hukum Pemda Malaka” hingga mendorong para Praktisi Hukum asal Malaka baik yang berdomisili di Kabupaten Malaka maupun di luar Kabupaten Malaka mempertanyakan Legal Standing Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Malaka tersebut.

“Apakah penyebutan Kuasa Hukum Pemda Malaka dalam berbagai pemberitaan didasari oleh kekuatan Surat Kuasa Khusus yang sah? Ataukah hanya asumsi sepihak dari wartawan penulis berita tanpa mengecek kebenaran isi Surat Kuasa Khusus yang dimiliki oleh sumber berita,”tegas Benyamin.

Untuk meluruskan hal ini, maka melalui surat somasi, para advokat muda ini meminta kepada Pemimpin Redaksi dari 7 Portal Berita Online seperti yang disebutkan di atas untuk memberikan klarifikasi terkait penyebutan “Kuasa Hukum Pemda Malaka” dalam berita-berita yang pernah dimuat pada laman berita masing-masing.

Dengan cara meminta kepada sumber berita yang bersangkutan untuk menunjukan dan/atau memberikan salinan Surat Kuasa Khusus yang selama ini digunakan sebagai dasar tindakan hukum yang telah dijalankan dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Hukum Pemda Malaka tersebut.

Praktisi hukum lainnya Petrus Bere mengatakan, bila media menyebut ‘kuasa hukum Pemda Malaka’ maka mereka juga harus menyajikan ke publik, terkait legal standingnya berupa surat kuasa.

“Bila tidak ada, pihaknya menduga Bupati Malaka sengaja menggunakan pengacara yang tidak memiliki legal standing untuk menakut-nakuti masyarakat,”kata petrus

Dan pertanyaan lainnya adalah kenapa oknum ini hadir ketika publik mempertanyakan dugaan korupsi dana pengadaan bibit bawang. Diduga kuat bahwa korupsi itu memang benar adanya sehingga bupati menggunakan jasa pengacara.

Selain itu para media online diminta menampilkan melalui foto berita kepada masyarakat Malaka agar menjadi terang dan jelas mengenai status legal standing Kuasa Hukum Pemda Malaka sehingga tidak menimbulkan ketimpangan di antara Lembaga Eksekutif (Bupati) dan Legislatif (DPRD) sebagai dua elemen penting, unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai amanat Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bila dalam tempo waktu 3 X 24 jam sejak Surat Somasi berisi permintaan klarifikasi ini diterima atau setidaknya dirilis kepada publik Malaka, tidak ada tanggapan lebih lanjut berupa klarifikasi dari portal berita online tersebut di atas maka pihaknya akan mengambil langkah-langkah hukum baik Laporan Pidana maupun Gugatan Keperdataan termasuk melaporkan oknum wartawan dan / atau portal berita online tersebut kepada organisasi yang menaunginya. (TIM/RED/TIMORPOST.COM)

3

1

Happy

Happy

0 %

Sad

Sad
0 %

Excited

Excited
0 %

Sleppy

Sleppy

0 %

Angry

Angry
0 %

Surprise

Surprise
100 %

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: