Temuan BPK RI, Bukti Bupati Stef Bria Seran Gagal Kelola APBD Kabupaten Malaka.

Read Time2 Minutes, 56 Seconds

TIMORPOST.COM/MALAKA – Sebuah pemerintahan yang baik, adalah pemerintahan yang mampu memgelola dana publik berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, baik dan benar demi kesejahteraan rakyat.

Hal ini merupakan kewajiban bagi pemerintah. Sebab dana publik berupa APBD yang dikelola oleh pemerintah adalah milik rakyat dan harus dipergunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Sayangnya paradigma berpemerintahan yang bersih, belum menjadi praktek di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Buktinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan berbagai penyimpangan dan noda hitam pada laporan keuangan Tahun Anggaran 2017. walau demikian hasil temuan tersebut diduga didiam oleh bupati Malaka, hal tersebut patut diduga ada kongkalikong antara bupati Malaka dengan penegak hukum.

Data laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor;19.a/LHP/XIX.KUP/06/2018 bertanggal 8 Juni 2018 atas laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Kabupaten Malaka tahun anggaran 2017, yang diterima timorpost.com (5/10/2019) mencatat, paling tidak ada tujuh item yang menjadi temuan dan rekomendasi BPK. Berikut catatannya;

1. Temuan BPK RI. Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp:3.161.600,00 yang digunakan oleh enam OPD dinas PKPO dan Sekretariat DPRD Malaka tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp:3.161.600,00 hingga kini belum diproses oleh penyidik tipikor polres Belu.

2. Temuan BPK RI.Terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 558.509.058,82 pada pekerjaan pembangunan gedung kantor di dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pada Pekerjaan Pembngunan Puskesmas di Dinas Kesehatan. Diantaranya belanja modal pembangunan gedung kantor DPRD Malaka terjadi kekurangan volume pekerjaan serta Belanja modal pembangunan Puskesmas Buiudukfoho terjadi kekurangan volume pekerjaan, hingga kini temuan BPK RI belum ditidak lanjuti oleh penegak hukum.

3.Temuan BPK RI. Denda keterlambatan pekerjaan tidak ditetapkan atau dikenai denda sesuai data perhitungan nilai denda disajikan dalam lampiran 3.1 temuan BPK RI Wilayah NTT diantaranya proyek pembangunan kantor DPRD Malaka. Pembangunan fasilitas dan penataan taman Gua Lourdes Tubaki. Pembangunan puskesmas Besikama. Pembangunan puskesmas Alas. Pembangunan puskesmas Namfalus. Pembangunan Puskesmas Weoe. Pembangunan puskesmas Buoudukfoho. Pembanguan puskesmas Seon. Pengadaan alat angkutan darat bermotor pusling doubel gardan (standar). Denda keterlambatan paket pekerjaan tersebut belum dikenakan denda sebesar Rp.1,751.151.347.67. Walau demikian hingga kini belum ditindak lanjuti penegak hukum setempat.

4. Temuan BPK RI. Pengelolaan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat tidak sesuai ketentuan undang-undang yang diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp.18.450.665.938, 00 . Anggaran tersebut menjadi temuan BPK RI dikarenankan tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2016. Walau demikian temuan tersebut belum ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

5.Temuan BPK RI. Pelelangan paket pekerjaan pembangunan puskesmas Alas dan Buiudukfoho dengan realisasi anggaran sebesar Rp.37.448.401.096,00. Hal tersebut menjadi temuan BPK RI akibat kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 48 ayat 1 huruf a. Walau demikian belum tidak ditindaklanjuti penegak hukum.

6. Temuan BPK RI. Pembayaran akhir hasil pekerjaan tidak sesuai dengan peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebab temuan BPK RI kondisi tersebut mengakibatakan kontruksi dalam pengerjaan belanja modal dan belanja barang yang diserakan kepada masyarakat pada akhir tahun 2017 tidak menggambarkan posisi keuangan pemerintah kabupaten Malaka yang sebenarnya. Serta hasil pekerjaan dan pengadaan barang belum dapat dimanfaatkan secara tepat waktu sesuai tujuan pengadaan.

7. Temuan BPK RI. Penerimaan bantuan keuangan desa belum menyampaikan pertanggung jawaban sebesar Rp. 1.374.572.800,00 hingga kini belum ditindak lanjuti penegak hukum.

Untuk diketahui hasil temuan audit BPK RI Perwakilan NTT hingga kini belum ditindaklanjuti oleh pihak penegak humum di wilayah NTT, untuk mencegah potensi tindak korupsi yang dikeluarkan oleh keuangan negara.(Red/CS/TIMORPOST.COM)

6

2

100 %

Happy

0 %

Sad

0 %

Excited

0 %

Angry

0 %

Surprise

Tinggalkan Balasan