Selidiki Dugaan Korupsi Lampu Sehen, Intel Kejati NTT Segera Turun Ke Malaka. 

Read Time3 Minutes, 46 Seconds

Timorpost.com – Kupang – Tim intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT akan turun ke Kabupaten Malaka,guna mengecek secara langsung, terkait dugaan korupsi pengadaan lampu sehen senilai Rp 7,1 miliar yang dilaporkan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi), Alfred Baun di Kejati NTT.

Dugaan korupsi sebagaimana laporan dari ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi), Alfred Baun di Kejati NTT.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, kepada wartawan di kantornya, Rabu kemarin menegaskan bahwa laporan tersebut diterima sejak beberapa waktu lalu.

Laporan, kata Abdul, diterima langsung oleh tim intelejen Kejati NTT, Yupiter Selan dari Ketua Araksi, Alfred Baun.

“Saat ini tim intelejen sedang meneliti laporan dari Araksi terkait adanya dugaan korupsi pengadaan lampu sehen di Kabupaten Malaka senilai Rp 7,1 miliar,” kata Abdul.

Usai meneliti laporan tersebut, tim intelijen Kejati NTT akan membuat telaahan atas laporan adanya dugaan korupsi pengadaan lampu sehen di Kabupaten Malaka.

Ditambahkan Abdul, jika hasil dari penelitian berkas ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, maka akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya.

“Yang jelas bahwa tim segera turun ke lapangan untuk dilakukan pengecekan secara langsung apakah benar laporan tersebut,” ujar Abdul.

ARAKSI Laporkan Bupati Malaka dan Ketua DPR Malaka Ke Kejati NTT.

Diberitakan sebelumbya. Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dan Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran akan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

Bupati dan Ketua DPRD Malaka ini dilaporkan terkait adanya dugaan korupsi APBD Malaka yang digunakan untuk proyek pengadaan lampu sehen dan proyek pembangunan rumah jabatan bupati,dua kasus tersebut mengakibatkan kerugan negara sebanyak 8 miliar lebih.

Demikian disampaikan Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi indonesia (ARAKSI), Alfred Baun dalam keterangannya tertulisnya kepada media ini Senin (17/6/2019)sore, usai membedah laporan bersama pihak kejati.

ARAKSI sebut, bupati dan ketua DPR Malaka, dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT terkait kasus proyek pengadaan lampu sehen dalam dua tahun anggaran yakni tahun 2016 dan 2017 senilai kurang lebih Rp 7.1 miliar.

APBD yang dianggarakan sesuai data yang dimiliki ARAKSI, kurang lebih sebanyak Rp 7,9 milyar proyek pengadaan lampu sehen, proyek tersebut dalam sidang penetapan APBD tahun 2015 seharusnya proyek lampu jalan dikota betun, sedangkan realisasi anggaranya digunakan untuk pengadaan lampu sehen, hingga mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp: 7.1 Miliar.

Kuat dugaan, terdapat indikasi korupsi karena dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Malaka tidak melalui kesepakatan pimpinan dan anggota Dewan Malaka. Diduga adanya Rasionalisasi anggaran yang dinilai tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) APBD.

Selain itu kasus serupa yang dilaporkan ke (kejati) NTT, yaitu dugaan Korupsi Dana Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Malaka sesuai alokasi dana Tahap I (Tahun 2015 – 2017) menghabiskan anggaran sebesar Rp. 3.181.982.800,progres fisik 30% mengalami kemacetan 2 fisik tahun.

Tahap II (Tahun 2018 Bulan Juni – Desember 31) menghabiskan Anggaran sebesar Rp. 1.390.122.202 . Progras Fisik baru mencapai 100%, hingga kini rumah jabatan bupati malaka tersebut dialihkan menjadi Kantor Dinas Pertanian Malaka, sedangkan Totalan Anggaran Tahap I + II = Rp.4.572.105.002 hingga mengakibatakan kerugian segara sebayak 1 miliar lebih.

Sedangkan dalam menjalankan Roda Pemerintah Kabupaten Malaka Bupati Malaka dr.Stefanus Bria Seran sejak dilantik pada tahun 2015 hingga saat ini masih menyewa Rumah milik peninggalan orang tuanya untuk dijadikan sebagai Rumah jabatan Bupati.

Selain itu ARAKSI sudah mengantongi data yang cukup valid dan membawa dua kasus dugaan korupsi tersebut ke KPK.

Disebutkan, ARAKSI Antara lain, pemanfaatan dana APBD Kabupaten Malaka dalam masa kepemimpinan Bupati Stefanus kurang lebih sebesar Rp 50 miliar dan setelah dibedah bersama kejaksaan tinggi ditemukan kerugian negara sebesat 24 miliar lebih, yang disalurkan ke Yayasan Aalexander Bria Seran,yang merupaka milik keluarga buapti.

ARAKSI menilai terdapat indikasi korupsi, karena uang negara disalurkan kepada yayasan yang merupakan milik perseorangan atau perusahaan pribadi.

Dana berjumlah itu disalurkan untuk membiayai kuliah tenaga kontrak daerah yang berjumlah kurang lebih 280 orang.

Diduga, para tenaga kontrak daerah itu tidak hanya ditempatkan pada instansi pemerintah.

Akan tetapi, beberapa di antaranya dipekerjakan pada tempat-tempat usaha milik Bupati Stefanus dan keluarga bersama kroni-kroninya di antaranya usaha foto copy, apotik dan rumah pribadi.

Kasus serupa terjadi pemanfaatan dana APBD kurang lebih sebanyak Rp 5 milyar untuk renovasi rumah kediaman orang tuanya yang dimanfaatkan sebagai rumah jabatan (rujab) selama ini.

Kuat dugaan, terdapat indikasi korupsi karena dana sebesar Rp 5 miliar lebih yang bersumber dari APBD Kabupaten Malaka Tahun 2016 tidak melalui kesepakatan pimpinan dan anggota Dewan Malaka.

Rasionalisasi anggaran untuk renovasi rumah pribadi dinilai tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) APBD.

Pihaknya, adanya indikasi korupsi, karena terdapat modus korupsi yang tersistem.

ARAKSI sudah mengantongi data yang cukup valid dan membawa dua kasus dugaan korupsi tersebut ke KPK

Laporan ke KPK tersebut akan dilakukan oleh Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) dengan membawa sejumlah bukti yang telah dikumpulkan selama ini.

Hinggaa berita ini ditulis, Bupati Malaka, dr Stefanus Bria Seran belum berhasil dikonfirmasi.(Cheld/Cheld)

1

0

0 %

Happy

0 %

Sad

0 %

Excited

0 %

Angry

0 %

Surprise

Tinggalkan Balasan