Sekian Kasus KKN di Malaka Mandek. Setelah Polres Belu Terima Mobil Pemda.

Read Time6 Minutes, 15 Seconds

TIMORPOST.COM – ATAMBUA – Sejumlah kasus KKN (korupsi,kolusi,nepotisme)yang terjadi di Kabupaten Malaka, Provinsi NTT “mandek” di tangan Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Belu setelah Polres Belu terima mobil operasional dari Pemda Malaka.

Data yang dihimpun TIMORPOST.COM di Polres Belu menyebutkan, kasus-kasus yang sedang ditangani penyidik yaitu, kasus pembangunan gedung sekolah baru SMA Wederok, Kecamatan Weliman senilai Rp 2,1 milyar lebih.

Kasus proyek pembangunan tembok perkuat tebing di Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp 3.287.095. 000 yang bersumber dari DAU tahun anggaran 2016

Kasus dugaan korupsi pengadaan lampu sehen sebanyak 1.529 unit pada tahun anggaran 2016 senilai Rp 6.792.404. 000 dan 268 unit pada tahun anggaran 2017 senilai Rp 1.130.131. 000.

Selain itu, polisi juga sedang menyelidiki puluhan kasus dana desa yang terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Malaka.

Sebelumnya Kapolres Belu, AKBP Christian Tobing menjelaskan, pihaknya masih melakukan penyelidikan sejumlah kasus tersebut dan ada beberapa kasus yang akan naik status ke penyidikan.

Kapolres Tobing menegaskan, polisi sagat serius menyelidiki kasus-kasus tersebut hingga tuntas namun membutuhkan waktu karena kasus korupsi berbeda dengan kasus pidana lainnya.

Sekian Kasus KKN di Malaka Mandek.Kapolres Belu Diduga Terima Hadiah Mobil,

Seperti yang dilansir (sergap.id) Kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Malaka mandek,Kapolres Belu Diduga terima hadiah dari Bupati Malaka berupa satu unit Innova Venturer, denga nomor kepolisian DH 1823 FA.(29/4/2019)

Oknum Polisi yang tak ingin di korankan namanya, kepada sergap mengatakan, mobil itu di berikan oleh Bupati Malaka, kepada Kapolres Belu, waktu itu yang mengurus Mobil itu adalah KBO Sat Lantas IPDA Maternus Klau, SH bersama Manjo
yang merupakan Kepala ULP Malaka.

KBO Sat Lantas IPDA Maternus Klau, SH, Saat dikonfirmasi (29/4/2019) via whatsap membenarkan soal hadia  yang diberikan bupati malaka kepada kapolres belu, akan tetapi dia mengatakan informasi yang menagatakan dirinya yang mengurus hadiah mobil itu tidak benar, Sebab yang mengurus hadia mobil tersebut orang pemda sebab dirinya tidak ada  urusan.

Hal senada di sampaikan Kasat Intel Polres Belu (29/4/2019) via whatsap
membenarkan soal hadia mobil dari Bupati malaka kepada Kapolres Belu, dia mebgatakan mobil tersebutlah yang dipotret oleh wartawan saat kapolres mengantar tamu ke bandara A.A Bere Talo Atambua.

Sementara Kapolres Belu, AKBP Christian Tobing, ketika dikonfirmasi (29/4/2019) via whatsap membantah pengakuan oknum polisi juga, pengakuan KBO lantas dan kasat Intel, informasi itu tidak benar.

Sedangakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah Provinsi NTT, Meridian Dado, SH ketika diminta bicara terkait hal tersebut.
Meridian Dado melalui keterangan tertulisnya dia menjeleskan, menurut pengakuan beberapa kalangan masyarakat dan anggota polisi di Kabupaten Malaka, Kapolres Belu diduga dan disinyalir telah menerima hadiah mobil merk Innova Venturer dari Bupati Malaka.

Informasi yang beredar pada masyarakat Kabupaten Malaka  serta lingkunagan Polres Belu ini, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah Provinsi NTT
meminta Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polri,  segera memanggil dan memeriksa Kapolres Belu demi melacak tentang benar atau tidaknya informasi tersebut.

Dia menambahkan, sangat disayangkan apabila hal itu benar terjadi adanya, maka KPK-RI sudah bisa menjadikan sinyalemen tersebut sebagai pintu masuk, guna melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Kapolres Belu dan Bupati Malaka.

Saat ini yang juga patut menjadi perhatian utama bagi KPK-RI untuk Kabupaten Malaka adalah terdapat berbagai kasus dugaan KKN yang ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan setempat namun tersendat-sendat penanganannya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

Kasus pembangunan Unit Ruang Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Wederok Kecamatan Weliman senilai Rp 2,1 miliar.

Kasus proyek pembangunan tembok perkuatan tebing di Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp 3.287.095.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016.

Kasus dugaan korupsi pengadaan lampu sehen sebanyak 1.529 unit pada tahun anggaran 2016 senilai Rp 6.792.404. 000 dan 268 unit pada tahun anggaran 2017 senilai Rp 1.130.131.000.

Kasus pengadaan bibit kacang hijau sebanyak 22,5 ton senilai Rp 600 juta di Dinas Tanaman Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka

Kasus pembangunan rumah tunggu Puskesmas Fahiluka di Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp 440 juta serta beberapa kasus dana desa yang terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Malaka antara lain Desa Weulun, Webriamata, Halibasar, Fafoe, Raimataus, Alas Utara dan Nanebot.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah Provinsi NTT menegaskan, kita semua tau bahwa selama ini bukan merupakan rahasia lagi tentang adanya segelintir oknum-oknum di kepolisian ataupun di kejaksaan yang diduga telah menjadikan perkara korupsi sebagai lahan untuk menekan, mengintimidasi dan memeras para pihak yang terlibat dalam perkara korupsi.

“Dimana setelah oknum-oknum penegak hukum itu berhasil menekan, mengintimidasi dan memeras para pihak yang terlibat dalam perkara korupsi maka oknum-oknum itu merekayasa proses penanganan perkara korupsi dengan menghentikannya atau tidak melanjutkan proses hukumnya, walaupun sebenarnya perkara-perkara korupsi tersebut jelas-jelas merugikan keuangan negara serta layak untuk dibawa ke peradilan tipikor.

Sejauh ini publik di Kabupaten Malaka tidak mendapatkan informasi yang akurat dan memadai dari pihak kepolisian dan kejaksaan setempat tentang kasus-kasus dugaan KKN di Kabupaten Malaka tentang nasib penuntasannya, sehingga wajarlah apabila publik menduga-duga bahwa kasus-kasus dugaan KKN di Kabupaten Malaka diduga dimanipulasi penanganannya oleh oknum polisi dan jaksa sebagai akibat adanya upeti dan uang suap atau hadiah lainnya dari pihak berpengaruh yang terlibat dalam kasus-kasus KKN itu.

Dengan adanya informasi dugaan pemberian hadiah mobil merk Innova Venturer dari Bupati Malaka untuk Kapolres Belu maka inilah momentum terpenting bagi KPK-RI untuk segera turun ke Kabupaten Malaka guna memproses dugaan dan sinyalemen pemberian hadiah dimaksud serta menjalankan kewenangan supervisinya secara maksimal ataupun melakukan pengambilalihan proses hukum atas kasus-kasus dugaan KKN yang stagnan progresnya.

Kapolres Belu Bantah Terima Hadiah Mobil dari Bupati Malaka.

Dikutip dari (sergap.id)Kapolres Belu, AKBP. Christian Tobing, membantah dirinya menerima hadiah mobil dari Bupati Kabupaten Malaka, dr. Stef Bria Seran.

Tobing mengaku, mobil Innova New Venturer DH 1823 FA adalah mobil milik Pemerintah Kabupaten Malaka yang di pinjam pakai sementara oleh Polres Belu untuk menjemput tamu Polres Belu.

Kepada SERGAP di ruangan Intelkam Polres Belu pada Jumat (3/5/2019) sore, Tobing menegaskan bahwa pengakuan KBO Sat Lantas Ipda Maternus Klau, dan Kasat Intelkam Polres Belu  AKP Didid Wahyu Agustyawan serta oknum polisi berinisial PR bahwa Bupati Malaka memberi hadiah sebuah mobil kepada Kapolres Belu sangatlah tidak benar.

“Mobil Innova hitam itu bukan diberikan kepada saya, tetapi diberikan kepada Polres Belu dengan status pinjam pakai. Sebab mobil itu pelat merah,” ujar Tobing.

Tobing menjelaskan, mobil yang dipinjam pakai oleh Polres Belu itu memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Pemda Malaka.

“Bukan atas nama saya Kapolres Belu atau Polres Belu,” tegasnya.

Menanggapi masalah tersebut, Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Malaka, Henry Melki Simu, mengaku, mobil bernomor polisi DH 1823 FA itu adalah mobil siluman alias mobil yang tidak jelas kepemilikannya.

Sebab pada Tahun Anggaran (TA) 2018 lalu, DPRD Malaka tidak pernah membahas pengadaan mobil baru untuk dipinjamkan ke Polres Belu. Apalagi TA 2018 APBD Malaka sedang mengalami devisit anggaran.

Walau begitu, Simu mengaku, pada TA 2018 lalu, Pemkab Malaka sempat menganggarkan pengadaan 4 unit mobil Innova New Venturer untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Badan Perbatasan Malaka.

Ia menduga mobil Innova New Venturer yang dipakai oleh Polres Belu itu merupakan mobil yang diadakan untuk kepentingan ULP Malaka.

Menurut Simu, pemberian mobil kepada Polres Belu dengan alasan pinjam pakai sangatlah tidak dibenarkan.

Sebab sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pinjam Pakai Barang Milik Negara, pinjam pakai barang milik Negara hanya boleh dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Dan, Polres Belu tidak termasuk dalam lembaga pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang disebutkan dalam PP Nomor 27 tahun 2014 tersebut.

Karena itu, Simu meminta Kapolda NTT dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Bupati Malaka dan Kapolres Belu terkait pemberian mobil tersebut karena terindikasi gratifikasi.

Hingga berita ini diturunkan, Bupati Malaka, Stef Bria Seran, belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa kali berusaha menemuinya, namun tidak berhasil. Di telepon atau di SMS dan WA via smart phone pun, ia tak pernah merespon. (Tim/Beres/Timorpost.com)

0

0

0 %

Happy

0 %

Sad

0 %

Excited

0 %

Angry

0 %

Surprise

Tinggalkan Balasan