Mengapa Pemda Malaka “Sang Juara” Dugaan Korupsi di Nusa Tenggara Timur.

Read Time4 Minutes, 45 Seconds

TIMORPOST.COM – OPINI – Mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka “Sang Juara” dugaan korupsi di Nusa Tenggara Timur. Mengapa dugaan korupsi APBD dan APBDes sudah menjadi tradisi di Kabupaten Malaka, bahkan sudah merajalelah hingga mandek ditangan Polres dan Kejari.

Wajar jika hingga saat ini, banyak masyarakat Malaka-NTT yang belum sejahtera. Salah satu penyebabnya, ya karena dugaan korupsi menjadi juara. Ini memang fenomena yang aneh bagi Daerah Otonom Baru (DOB) seperti Kabupaten Malaka. Mengapa?

Apakah ada penyebabnya? kasus dugaan korupsi di Malaka mandek di tangan Kejari dan Polres hingga berulang tahun, mungkin pelaku dugaan korupsi diberi pembinaan dan pertimbangan oleh para petinggi Daerah dan penegak hukum.

Bisa juga dikatakan ada persengkongkolan, semua kasus dugaan korupsi harus di persetujui penguasa, biroksasi, kejaksaan hingga kepolisian menjadi momok. Nasib kota Malaka ini, sudah seperti sebatang pohon yang diganduli benalu. Yah, para koruptor itu ‘benalu’ bagi rakyat kecil. Pernah ada survei tentang lembaga terkorup di Indonesia. Mau tau, siapa yang keluar sebagai juaranya?

Berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GBC) 2017 beberapa waktu lalu, yang menjadi pemenang lembaga terkorup di Indonesia adalah DPR dan Kepolisian. Memang ini bukan sungguh-sungguh isapan jempol. Sebab, sebelumnya juga telah diamini oleh Pak Tito Karnavian sendiri.

Semetara Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT tahun 2017 dan 2018 menunjukkan, Pemerintah Kabupaten Malaka mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Mengapa dugaan korupsi dan rangkap jabatan menggila di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka ? Jawabannya selain untuk memperkaya diri, korupsi, rangkap jabatan juga dilakukan untuk mencari modal agar bisa masuk ke jalur politik termasuk berkompetisi di ajang pemilu dan pilkada. Sebab proses politik demokrasi, khususnya proses pemilu menjadi caleg daerah apalagi pusat, dan calon kepala daerah, memang membutuhkan dana besar. Untuk maju menjadi caleg dibutuhkan puluhan, ratusan juta bahkan miliaran rupiah.

Jangan lupa, baca juga tajuk berita beberapa hari lalu. Bupati Malaka dan Ketua DPRD Malaka di Laporkan Ke KPK dan Kejati, Polres Belu terima hadiah mobil dari pemda Malaka, ya ampun. Semua ini berkat prestasinya dalam ‘meng-aman-kan’ uang rakyat lewat proyek. Wow, selamat ya Pak, tapi kok malah sembunyi kasus-kasus itu?

Semua itu telah menjadi bersifat sistemik karena yang menjadi akar masalahnya adalah sistem politik demokrasi yang mungkin lebih tepat disebut industri politik demokrasi Malaka. Layaknya industri yang untuk adalah para pengelolanya (penguasa, pejabat dan politisi) dan para pemodalnya yaitu para kapitalis pemilik modal. Rakyat akan terus menjadi konsumen dan kepentingan rakyat hanyalah obyek layaknya barang dagangan. Akibat semua itu, kepentingan rakyat selalu dikalahkan.

Rakyat Malaka bisa apa? Yah mau bagimana lagi, jika penegak hukum saja sudah terima hadiah, penguasa di Malaka sudah biasa gitu-gituan. Kita yang komunitas akar rumput ini, bisa apa? Maka, mau tidak mau, yah perlu kerja sama antara rakyat dan pemerintah serta pegiat anti korupsi. Caranya gimana?

Semua berawal dari diri sendiri dulu. Misalnya, pola pikir soal ‘budaya korupsi’ diubah menjadi ‘budaya anti korupsi’. Selebihnya, harap ingat sendiri.

Dinasti Politik Malaka.

Bila merujuk pada makna politik dinasti, maka Kabupaten Malaka merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang diduga kuat sedang mempraktekkan politik dinasti.

Hal ini terlihat dari sejumlah keluarga kandung dan kerabat Bupati Malaka, Stef Bria Seran yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan Kabupaten Malaka, diantaranya:

1.)Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran adalah adik kandung dari Bupati Malaka.

2.)Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka, Petrus Bria Seran adalah adik kandung Bupati Malaka.

3.)Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Malaka, Yanuarius Bria Seran adalah adik kandung Bupati Malaka.

4.)Kepala Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun, Kabupaten Malaka, dr. Oktelin K. Kaswadie adalah isteri dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Yanuarius Bria seran.

5.)Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malaka, Veronika Flora Fahik adalah sepupu Bupati Malaka.

6.)Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malaka, Aloysius Werang adalah suami dari Veronika Flora Fahik atau ipar Bupati Malaka.

7.)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Pascalia Frida Fahik adalah kakak kandung dari Kepala BKD Kabupaten Malaka, Veronika Flora Fahik atau sepupu Bupati Malaka.

Yang jelasnya, keberadaan politik dinasti berdampak pada tertutupnya peluang dan kesempatan masyarakat yang merupakan figur-figur berkualitas untuk bisa bersaing secara fair guna menduduki jabatan publik. Sehingga kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit yang berpotensi menimbulkan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Kasus – Kasus Duagan Korupsi APBD di Kabupaten Malaka.

Di Kabupaten Malaka terdapat kasus-kasus korupsi yang beberapa diantaranya diduga melibatkan keluarga dan kerabat dekat Bupati Malaka, Stef Bria Seran, yaitu:

1.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka, Petrus Bria Seran diperiksa penyidik Polres Belu dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Wederok senilai Rp 2,1 miliar lebih.

2.)Kepala Dinas Kesehatan, Paskalia Frida Fahik diperiksa penyidik Kejari Belu dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas Fahiluka senilai Rp 440 juta.

3.)Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, Yustinus Nahak diperiksa penyidik Kejari Belu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kacang hijau 22,5 ton senilai Rp 600 juta.

4.)Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka, Yohanes Nahak diperiksa penyidik Polres Belu dalam kasus dugaan korupsi perkuatan tebing Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka senilai Rp 3.287.095.000 yang bersumber dari DAU tahun anggaran 2016 dan Kasus dugaan korupsi pengadaan lampu sehen sebanyak 1529 unit Tahun Anggaran (TA) 2016 senilai 6.792.404.000 dan 268 unit TA 2017 senilai Rp 1.130.131.000.

Faktanya, terhadap kasus-kasus korupsi itu, baik Polres Belu maupun Kejari Belu mengalami stagnasi dalam penuntasannya. Padahal sudah setahun lebih kasus-kasus korupsi itu berada dalam meja penyelidikan Polres Belu dan Kejari Belu.

Seharusnya demi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance), maka Bupati Malaka dan Ketua DPRD Malaka semestinya bisa menjadi figur paling terdepan untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di dalam tubuh Pemerintah Kabupaten Malaka.

Bahkan Bupati dan Ketua DPRD seharusnya bisa mendesak Polres Belu maupun Kejari Belu untuk segera mempercepat penuntasan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani.(+)

(Penulis; Junalis Anti Korupsi / Ketua Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah Kabupaten Malaka – NTT, Oktavianus Seldy Ulu Berek, S.Pd).

4

0

0 %

Happy

0 %

Sad

0 %

Excited

0 %

Angry

0 %

Surprise

Tinggalkan Balasan