Octovianus Djefri Piether La’a: “Media Itu Alat Kontrol Publik dan Pemerintah ”

Read Time3 Minutes, 41 Seconds

TIMORPOST.COM/OELAMASI – Media merupakan alat kontrol bagi pemerintah dan publik. Publik melakukan kontrol terhadap pemerintah dan lembaga legislatif melalui media. Sebaliknya pemerintah mengontrol media, apakah informasi kepada publik itu sudah benar dan sesuai dengan yang dikerjakan apa tidak.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Golkar Dapil Amfoang, Octovianus Djefri Piether La’a dalam wawancara khusus di ruang kerjanya. Perihal tentang pembangunan Kabupaten Kupang; capaian dan tantangan serta peluang pembangunan Daerah Kabupaten Kupang ke depan. Senin (7/10/219).

Kepada awak media Djefri mengungkapkan pandangannya sebagaimana dalam petikan hasil wawancaranya sebagai berikut;

1. Kabupaten Kupang memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dengan potensi sumber daya alamnya yang besar. Tetapi PAD-nya masih kecil. Menurutnya?

Djefri: “Pertama, memang PAD Kabupaten Kupang masih kecil yakni sekitar 3,3 triliun/tahun, itu karena pengelolaan APBD ini belum maksimal oleh OPD [instansi teknis terkait] untuk menggali PAD dari sumber daya alam yang ada. Kedua, PAD meningkat apabila ada aturan atau PERDA yang mengikat. Dengan Perda tersebut kontribusi terhadap pembangunan daerah ini meningkat sehingga PEMDA dan DPRD tidak akan kebingungan mencari dana-dana stimulan untuk menjawab semua term kebutuhan yang muncul dari masyarakat. Kalau berharap kontribusi DAU dan DAK dari APBN tidak bisa karena negara tidak hanya melihat Kabupaten Kupang. Ada sekian ratusan Kabupaten/Kota di Indonesia dengan 101 macam kebutuhan. Sekarang itu tergantung bagaimana PEMDA mengomptimalkan instansi teknis untuk menggali potensi SDA yang kontribusi PADnya besar.

2. Wakil Bupati Kupang, Jery Manafe mengungkapkan bahwa kita tidak bisa hanya bergantung pada PAD untuk membangun Kabupaten Kupang, tetapi harus menempuh strategi lain untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kupang. Menurutnya strategi lain yang dimaksud Jery itu apa?

Piter: “Pertama, menurut saya salah satunya ialah mengoptimalkan dan memaksimalkan sektor parawisata. Kabupaten Kupang punya area wisata yang banyak hanya saja belum dimaksimalkan. Kedua, dengan pembangunan Observatorium di kawasan Cagar Timau itu sebenarnya salah satu sumber PAD bagi Kabupaten Kupang ke depan. Tergantung bagaimana PEMDA menangkap peluang ini. Pemda dan DPRD Kabupaten harus mengsiasati ini jauh-jauh hari dengan regulasi sehingga ke depan kunjungan ke sana ada dampak kontribusi PAD bagi Kabupaten Kupang.”

3. Ada banyak kecolongan terjadi dalam hal penarikan retribusi. Banyak potensi yang sedang dikelola, misalnya Galian C dan dari usaha lain seperti mebel. Tetapi justru yang menerima pajaknya kebanyakan Kota dan bahkan Provinsi. Kabupaten Kupang hampir tidak kebagian. Menurutnya?

Piter: “sebenarnya cara kita mendapatkan hasil retribusi dari Sumber Daya Alam sebagaimana disebutkan tadi hanya melalui satu strategi yaitu produk PERDA. Apakah Perda sudah ada apa belum? Ini merupakan tugas kita DPR dan pemerintah untuk membangun komunikasi intensif guna menjawab kebutuhan kebutuhan tersebut. Kita DPR harus mendukung pemerintah untuk proaktif mencari solusi. Kalau kita yang statusya DPR tetapi apatis dengan kondisi Daerah ya untuk apa kita menjadi DPR. Kita harus proaktif mendukung pemerintah mencari solusi.”

4. BANK NTT sudah teken 5,8 triliun dengan semua Pemda Kabupaten/Kota dan Pemda Provinsi NTT guna mendorong industri dan UMKM di Daerah. Tujuannya yakni menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Kabupaten Kupang juga termasuk di dalamnya. Menurutnya?

Piter: “kita kembali ke kesiapan mental kita untuk menerima ini. Terkadang bantuan yang diberikan besar tetapi salah dimanfaatkan. Terkadang ada kelompok tertentu yang menerima bantuan tetapi tidak dimanfaatkan dan bahkan dialihkan. Ini yang jadi persoalan sehingga instansi teknis. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Dinas Tenaga Kerja harus lebih intens melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat-manfaat dari UMKM dan bantuan-bantuan lain sejenis. Pemahaman masyarakat masih sangat terbatas karena arus informasi timbal balik ke lapangan masih sangat terbatas dengan kondisi topografi yang sulit. Jadi ini tergantung instansi teknis Dinas Koperasi dan dinas terkait untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang UMKM sehingga segala bantuan itu dipahami tujuannya.”

5.Kehadiran Media; baik cetak dan eletronik serta daring/online di Kabupaten Kupang hari ini memantau kinerja Pemda Kabupaten Kupang dan DPRD. Menurutnya?

Piter: “Pertama, kita kembali ke fungsi media. 1]Media itu alat kontrol bagi pemerintah dan publik. Publik melakukan kontrol terhadap pemerintah dan lembaga legislatif melalui media. 2]sebaliknya pemerintah mengontrol media, apakah informasi kepada publik itu sudah benar dan sesuai dengan yang dikerjakan apa tidak? Ini harus sinergi, kalau tidak sinergi akan muncul pertanyaan: apa kepentingan media atau apa kepentingan pemerintah? Kedua, contoh kasus, kebutuhan ril masyarakat Amfoang belum tentu mampu seratus persen dijawab oleh pemerintah dan DPRD dalam satu tahun anggaran APBD. Tetapi dengan adanya media, publik secara berjenjang akan mengetahui kebutuhan ril yang ada di lapangan sehingga lewat media juga diharapkan ada sekian ribu mata dan pikiran masyarakat yang akan berkontribusi bagi wilayah Amfoang itu sendiri. Tanpa kehadiran teman-teman media Amfoang tidak akan berubah dan tetap seperti ini.” [kos/kos]

3

0

0 %

Happy

0 %

Sad

0 %

Excited

0 %

Angry

0 %

Surprise

Tinggalkan Balasan