Malaka Defisit Anggaran 61 Miliar, DPRD Malaka Studi Banding Bersama Wartawan.

Read Time5 Minutes, 39 Seconds

TIMORPOST.COM/MALAKA – Menjamurnya praktek KKN di Kabupaten Malaka diduga akibat dari sistem pemerintahan dinasti yang dibangun Bupati Malaka hingga mengakibatkan defisit anggaran pada APBD Kabupaten Malaka sebesar Rp. 61 miliar lebih atau 9,37 % dari PAD Malaka. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Malaka bersama beberapa wartawan sibuk melakukan Studi Banding.

Malaka Defisit Anggaran 61 Miliar.

Memasuki usia definitif tahun ke-4, Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan dr. Stefanus Bria Seran belum menunjukan visi, misi, dan program aksi yang memberikan sebuah harapan yang membawa masyarakat Malaka keluar dari garis kemiskinan dan kemelaratan.

Sebab kuat dugaan, sistem Pemerintahan dr. Stefanus Bria Seran adalah sistem pemerintahan yang menempatkan keluarga, kroni, dan kolega di setiap instansi adalah bentuk penjajahan baru yang mengakibatkan masyarakat Malaka seperti hidup di kota mati. Harapan akan kesejahteraan pupus. Kuat dugaan, mulai terbentu, dinasti kekuasaan yang dibangun dr. Stefanus Bria Seran membawa masyarakat Malaka hidup dalam penindasan yang berkepanjangan.

Cita-cita untuk membebaskan Malaka dari prkatek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di bawah kepemimpinan dr. Stefanus Bria Seran, MPH adalah janji Palsu. Bupati SBS tidak menunjukan sikap pro pemberantasan Korupsi sebab hingga saat ini Malaka ditumbuhi bibit-bibit korupsi diantaranya.

Korupsi Pengadaan Bawang Merah yang diduga melibatkan mantan Kepala ULP Kabupaten Malaka, Kepala Dinas Pertanian. Dugaan Korupsi pengadaan e-Sun (lampu sehen), dugaan korupsi pembangunan unit sekolah baru SMA Wederok yang diduga melibatkan Kepala Dinas PKPO Petrus Bria Seran, dugaan Korupsi perkuataan tebing Desa Naimana yang diduga melibatkan kepala Dinas PU Yohanes Nahak, dugaan Korupsi pengadaan bibit kacang hijau yang diduga melibatkan Kepala Dinas Pertanian Yustinus Nahak.

Maraknya kasus korupsi merupakan bentuk nyata Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, MPH yang tidak mendukung program pemerintah Pusat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN.

Menjamurnya praktek KKN di Kabupaten Malaka merupakan akibat dari sistem pemerintahan dinasti yang dibangun Bupati Malaka telah mengakibatkan defisit anggaran pada APBD Kabupaten Malaka sebesar RP. 61.768.635.187,00 atau 9,37 % dari PAD Kabupaten Malaka.

Studi Banding DPRD dan Wartawan Malaka

Studi banding dirasa memang adalah sebuah hal yang perlu untuk dilakukan. Apalagi bagi sebuah daerah otonom baru seperti kabupaten Malaka yang masih berusia belia yang kini disebut demontran pada beberapa waktu lalu “Kabupaten Juara Dugaan Korupsi di NTT”,  harapannya studi banding dapat dijadikan momentum untuk belajar dari daerah – daerah maju bagaimana mereka mengelola berbagai bidang tersebut sehingga dapat mencapai kesuksesan dan kemajuan daam bidang tersebut.

Sementara hadirnya para wartawan mendampingi anggota dalam kunjungan studi banding tersebut sama sekali takbertujuan, jika para wartawan termasuk mendapatkan biaya perjalanan dinas, bagimana laporan pertanggung jawaban atas anggaran yang dipakai?

Tentu saja, melihat dari hasil yang hendak seyogyanya dicapai, tidak akan ada yang menolak ketika studi banding tersebut dilaksanakan. Bagaimana tidak, karena studi banding dilaksanakan dengan harapan ketika mereka kembali, mereka akan melakukan sesuatu yang bermanfaat dan membangun untuk bidang yang telah dilakukan studi bandingnya. Harapannya adalah Pemerintahan Kabupaten Malaka tersebut bisa meniru manajemen untuk mencapai kesuksesan yang telah diplikasikan oleh daerah – daerah lain.

Namun nampaknya, harapan seperti itu hanyalah sebuah utopia untuk sebuah daerah yang masih dibilang berusia dini. Malaka dengan wakil rakyatnya. Wakil rakyat memang selalu dengan mudah mengajukan wacana untuk melakukan studi banding, entah itu untuk kepentingan, Kabupaten Malaka yang hingga kini diketahui,diduga mulai terbentuk dinasti seperti sekarang. Namun, apa hasilnya hingga sekarang? Adakah peningkatan dalam berbagai bidang tersebut yang telah dilakukan studi bandingnya?

Nyatanya studi banding DPRD Malaka sebelumnya pada periode lalu,tidak menghasilkan apa-apa, kecuali kesenangan semu yang digapai oleh wakil rakyat karena bisa jalan-jalan keluar daerah dengan gratis karena itu semua dibiayai dari APBD. Lalu ketika mereka kembali, yang dibawa hanyalah sejuta cerita tentang kisah di daerah lain tanpa adanya tindak lanjut yang jelas terhadap bidang yang dilakukan studi bandingnya. Ketika hal ini terjadi, maka akan timbul pertanyaan, apakah studi banding masih bermanfaat? Tidakkah itu hanyalah sebuah pemborosan anggaran? Apalagi studi banding DPRD Malaka,juga melibatkan para wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Malaka. Pertanyaanya apa yang dilakukan wartawan ketika mengikuti studi banding?sedangkan keberangkatan para wartawan itu,jelasnya keberangkatan para wartawan itu,menggunakan anggaran APBD.

Masyarakat mungkin sudah bosan dan juga geram dengan tingkah laku anggota DPRD Malaka yang dinilai begitu pragmatis dan tidak berada pada sisi masyarakat. Namun, apakah kebosanan dan kegeraman ini kemudian ditanggapi oleh anggota DPRD- bukan untuk sekarang karena mereka sudah berangkat- namun untuk ke depannya?

Biaya Studi Banding DPRD Malaka Bersama Wartawan.

Anggota DPR memang pandai mengelit. Alasan yang dilontarkan pun memang rasional, yakni biaya untuk studi banding tersebut sudah dianggarkan dan jika tidak digunakan maka dana tersebut akan mubazir dan tidak berguna. Juga patut dipertanyakan,apakah ada anggaran juga disiapkan untuk para wartawan hadir dalam studi banding?

Ya, memang betul bahwa anggaran untuk anggota dewan melakukan studi banding sudah direncanakan dan disetujui sedangkan anggaran untuk wartawan?

Namun, kembali kepada pertanyaan di atas, yakni apakah anggaran tersebut sudah tepat sasaran? Masalahnya, jika biaya yang telah dikeluarkan ternyata juga tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan, tidakkah hal tersebut juga merupakan sebuah penyelewengan anggaran dan juga merupakan sebuah pemborosan?

Yang menjadi fokus anggota dewan saat ini ternyata bukan masalah hal apa yang dapat mereka bawa ke Kabupaten Malaka, namun baru sebatas pada paradigama bahwa jika fisik saya pergi maka anggaran tersebut tidak mubazir. Padahal ketika mereka kembali, tidak ada hal yang dapat dilakukan. Bidang-bidang di Kabupaten Malaka seperti contohnya DPRD Malaka melakukan studi banding ke Kabupaten Brebes,guna melihat lansung cara budidaya bawang bima brebes yang kini dibudidayakan masyarakat Malaka, Hingga kini juga tidak kunjung maju dengan dilakukannya studi banding. Lalu, masih pantaskah alasan biaya dijadikan sebuah alasan untuk berkelit?

Oleh karena itu, nampaknya menjadi penting bahwa ke depannya dalam perencanaan anggaran, seyogyanya dilakukan evaluasi tentang penganggaran terhadap dana studi banding ini. Bukan semata-mata Malaka tidak mau belajar dari daerah lain, namun Malaka dengan wakil rayatnya itu harus lebih mampu untuk belajar tentang kualitas mereka melakukan studi banding. Paradigma mereka harus diubah. Kualitas harus diutamakan bukan hanya sekedar fisik yang pergi dan senang-senang disana.

Selanjutnya, studi banding yang dilakukan pun sudah seyogyanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar memiliki kepentingan dalam bidang tersebut. Dalam hal ini, jika studi banding yang dilakukannya adalah tentang pertanian, maka yang seharusnya berangkat adalah para petani dan petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) dengan ditemani hanya beberapa anggota dewan, tidak semuanya. Bukankah yang seharusnya belajar lebih banyak adalah mereka yang berkepentingan dalam tindakan praktiknya? Sasaran dari anggaran studi banding ini nampaknya masih salah.

Selain itu,harus juga dibuat pertanggungjawaban kepada masyarakat perihal studi banding agar masyarakat tidak merasa bahwa uang mereka dilakukan untuk kegiatan hura-hura tanpa tujuan. Jika perlu, rekam keseluruhan kegiatan sehingga ada bukti nyata pertaggungjawaban, tidak hanya sekedar mulut yang bercerita tentang ha-hal disana bagaimana dan seterusnya.

Studi banding ini harus dikaji kembali efektivitasnya. Jika memang tidak efektif, bukan tidak mungkin untuk ditiadakan ke depannya, daripada anggaran tersebut nantinya hanya akan habis ditelan oleh urusan yang tidak seharusnya.

(Penulis : Oktavianus Seldi Bereck
Jurnalis Anti Korupsi – NTT – Koordinator Flobamora Corruption Watch)

1

0

0 %

Happy

0 %

Sad

0 %

Excited

0 %

Angry

0 %

Surprise

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: