KPU Belu Diduga Lakukan Pelanggaran Dalam Penetapan Caleg DPRD Belu “Partai Demokrat”.

Read Time3 Minutes, 11 Seconds

TIMORPOST.COM| ATAMBUA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu Diduga telah melakukan kesalahan fatal alias  pelanggaran dalam menetapkan calon anggota legislatif (Caleg) Kabupaten Belu periode 2019-2024 khususnya untuk Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) IV.

Hasil Pemilu Legislatif tanggal 17 April 2019 lalu, terdapat perolehan suara caleg yang sama banyak dari Partai Demokrat Dapil IV yakni caleg nomor urut 1 Mauk Martinus dan Caleg nomor urut 2 Kristo Rin Duka. Keduanya memperolah suara sebanyak 571.

Namun, dalam rapat pleno penetapan caleg terpilih pada Senin (22/7/2019) lalu, KPU Belu menetapkan Mauk Martinus dari Dapil Belu IV sebagai caleg terpilih.

Penetapan ini, oleh KPU Belu dengan merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) nomor nomor 5 tahun 2019 dan juga merujuk pada surat KPU nomor 939 tanggal 25 Juni 2019.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Belu adalah, dasar penetapan Mauk Martinus sebagai caleg terpilih adalah karena Mauk Martinus memiliki suara di 19 desa sedangkan Kristo Rin Duka hanya 17 desa. Padahal, harusnya yang ditetapkan adalah yang persebaran TPSnya lebih banyak, bukan desa.

Berdasarkan PKPU Nomor 5 tahun 2019, Pasal 13 Ayat (2) dijelaskan:  dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Hal ini diberi penjelasan oleh KPU melalui suratnya tanggal 25 Juni 2019 nomor 939. khusus pada ketentuan pasal 13 ayat 2, point 2 yang menjelaskan tentang makna ketentuan; bahwa dalam hal terdapat calon yang memperoleh suara di lebih banyak wilayah (kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan atau TPS) dibandingkan calon lain, maka calon tersebut dinyatakan sebagai calon terpilih yang memiliki persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Berdasarkan hal tersebut angka 2 maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2, tidak boleh dimaknai  sebagai calon yang menang lebih banyak  di wilayah  (perolehan suaranya lebih banyak) dibandingkan partai politik lain melainkan calon yang mempunyai suara di lebih banyak wilayah dibandingkan calon lain.

Dalam penjelasan ini tidak dijumpai penyebutkan kata desa sebagai wilayah selain kelurahan. Dengan demikian, persebabaran wilayah yang harus dilihat setelah kecamatan adalah kelurahan dan langsung ke tingkat TPS, bukan  desa.

Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Kelurahan dan desa. Dalam PP nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan dan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa jelas terdapat perbedaan mendasar anara desa dengan kelurahan.

Sehingga tidak bisa langsung dikatakan bahwa persebaran wilayah setelah kecamatan sudah pasti kelurahan atau desa. Hal ini karena berdasarkan penjelasan KPU tentang ketentuan ini hanya disebutkan kelurahan, tanpa menambahkan kata desa.

Dengan demikian, jelas tidak bisa masuk dalam penjelasan wilayah yang disebutkan KPU dalam surat nomor 939 tanggal 25 Juni 2019.

Karena itu, perhitungan wilayah desa dalam penetapan Mauk Martinus sebagai caleg terpilih dengan sendirinya gugur dan yang harus ditetapkan adalah perhitungan berdasarkan TPS.

Perlu diketahui pula bahwa di tiga kecamatan dalam Dapil IV yakni Tasifeto Barat, Nanaet Duabesi dan Raimanuk tidak ada kelurahan. yang ada hanya desa.

Caleg dari Demokrat, Kristo Rin Duka kepada Timorpost.com, Sabtu (7/9/2019) mengatakan, jika merujuk pada regulasi yang ada memang jelas terlihat adanya pelanggaran namun semuanya kembali kepada KPU sebagai pembuat aturan.

Dia mengakui sejak penetapan oleh KPU Belu hingga saat ini, belum ada penjelasan dari KPU Kabupaten Belu secara mendetail terkait hal ini.

“KPU menetapkan Mauk Martinus, Tapi saya pribadi tidak dikasih penjelasan soal wilayah desa menjadi acuan,” ungkapnya.

Dikatakannya jika merujuk pada penjelasan KPU pusat tanggal 25 Juni 2019 yang tidak menyebutkan desa sebagai wilayah setelah kecamatan maka harusnya dirinya yang ditetapkan sebagai caleg terpilih.

“Saya menang Om Mauk Martinus dari wilayah kecamatan yang di sebut wilayah kerja PPK, dan turun KPPS yang disebut TPS itu saya unggul. Sampai saat ini secara resmi saya tidak pernah diundang untuk dapat penjelasan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kristo mengatakan pihaknya sedang berupaya menyiapkan langkah hukum untuk melaporkan pelanggaran ini ke Bawaslu dan DKPP termasuk menyiapkan gugatan ke PTUN.

Sementara hingga berita ini diterbitkan, ketua KPU dan Ketua Baswaslu Kabupaten Belu, serta Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Belu belum berhasil dikonfirmasi.(BF.11/TIMORPOST.COM)

1

0

0 %

Happy

0 %

Sad

0 %

Excited

0 %

Angry

0 %

Surprise

Tinggalkan Balasan