Connect with us

Hukum Kriminal

Kejari Belu Hentikan Penyidikan Dua Kasus Dugaan Korupsi di Malaka.

Published

on

Read Time4 Minutes, 25 Seconds

TIMORPOST.COM/ATAMBUA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu/Atambua, hentikan penyidikan atau terbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), terhadap dua kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malaka sejak tahun 2018 lalu, setelah dilakukan pengembalian kerugian uang negara.

Dua kasus yang di SP3 tersebut diantaranya,kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bibit kacang hijau senilai Rp 617 juta di Dinas Pertanian Kabupaten Malaka dan kasus dugaan korupsi proyek pembanguan rumah singgah Puskesmas Fahiluka senilai Rp 400 juta di Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka yang mangkrak sejak tahun 2017.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Atambua, Alfonsius Gebhard Loe Mau, melalui Kasi Intel, Jhon M Purba saat di konfirmasi di Atambua, senin (11/11/2019) menjelaskan, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kacang hijau, sejak tahun 2018, sudah dilakukan pengembalian kerugian negara. .

“Demikian juga dengan proyek rumah singgah di pukesmas Fahiluka yang mangkrak, sudah dilakuan pengembalian kerugian negara. Proyek tersebut senilai Rp 400 juta, KPA nya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, kasus ini dihentikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Atambua sejak tahun 2018 lalu.

Jhon Purba menjelaskan, Kejari Atambua sudah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus dua itu. Kasusnya sudah SP3 pada tahun 2018, pada masa jabatan Kajari Rivvo Mandellu, sementara besarnya kerugian negara yang dikembalikan tidak dijelaskanya.

“Akan tetapi perintah Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor mengamanatkan pengembalian kerugian negara tidak serta merta menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, namun kasus pengadaan bibit kacang hijau bisa dibilang kasuistis,”beber jhon

Sementara diberitakan Sergap.id sebelumnya. Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bibit kacang hijau senilai Rp 617 juta di Dinas Pertanian Kabupaten Malaka dihentikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Atambua. “Kasusnya sudah SP3 karena tidak ditemukan kerugian negara,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Atambua, Alfonsius Gebhard Loe Mau saat menghubungi SERGAP via telepon, Rabu (19/6/19) sore.

Alasannya, kasus tersebut tidak ditemukan kerugian negara. Sebab bibit kacang hijau yang diadakan oleh CV Adam Pratama belum sempat dibagikan ke masyarakat, dan uang muka sebesar Rp 185 juta yang diberikan oleh Dinas Pertanian kepada CV Adam Pratama telah dikembalikan CV Adam Pratama ke Dinas Pertanian sebagai pemilik proyek. Karena itu, Kejari Atambua menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus ini.

Sedangkan diberitakan sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yovita Roman diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu terkait proyek pembangunan satu unit rumah singga tahun anggaran 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Rabu (24/1/2018). Pemeriksaan PPK Dinkes Malaka itu berlangsung selama enam jam oleh Kasi Pidsus Kejari Belu, Danny Agusta Salmon sejak pukul 10.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita.

Kepala Kejari Belu melalui Kasie Pidsus Salmon menuturkan, PPK dimintai keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan satu unit rumah tunggu di desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah pada tahun anggaran 2017 lalu.

“Kita baru tahap penyelidikan. Kami perlu dapat informasi dari beliau selaku PPK mengenai proyek rumah singgah senilai Rp 400 juta itu,” jelas dia.

Dikatakan, tindakan yang dilakukan dengan pemeriksaan PPK proyek pembangunan satu unit rumah singgah saat ini berkaitan dengan informasi masyarakat mengenai adanya dugaan korupsi. Dimana ada indikasi kerugian negara dalam pelaksanaan fisik proyek pembangunan satu unit rumah dimaksud milik Dinas Kesehatan Malaka di desa Fahiluka.

“Kami mendapat informasi dari masyarakat, jadi kami perlu selidiki kebenaran informasi itu sehingga perlu diperoleh informasi dari pihak-pihak terkait,” sebut Salmun.

Masih menurut dia, Yovita Roman merupakan orang ketiga yang diperiksa Jaksa setelah sebelumya Kadis Kesehatan Malaka, Pascalia Frida Fahik dan Kadis Pertanian, Yustinus Nahak yang diperiksa pada Rabu pekan lalu.

Dikatakan, Kadis Pertanian, Yustinus Nahak diperiksa terkait dugaan korupsi dana pengadaan benih kacang hijau tahun anggaran 2017 lalu. Penyelidikan kasus dugaan korupsi dana kedua proyek itu masih akan terus dilakukan kepada pihak terkait lainnya seperti kontraktor pelaksanaan proyek masing-masing.

“Kasus pengadaan benih kacang hijau, sudah kami kasih surat undangan untuk PPK Dinas Pertanian dan secepatnya bisa datang ke kita. Setelah itu baru diundang lagi pihak terkait lainnya,” terang Salmun.

Sementara kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka Yustinus Nahak Kepada wartawan, Jumat ( 26/1/18) di Betun, Yustinus menjelaskan, proses pengadaan benih kacang hijau sebanyak 22,5 ton dimenangkan oleh CV Adam Pratama Kupang. Sesuai aturan, pihaknya sudah membayarkan 30 persen dari jumlah pagu anggaran Rp 600 juta lebih atau senilai 185 juta.

CV Adam Pratama pun mendistribusikan benih kacang hijau, namun saat diperiksa petugas benih propinsi NTT dinyatakan tidak layak. Karena pemenang tender dinilai tidak mampu melakukan pengadaan sesuai spesifikasi yang ditentukan. Dinas pertanian lalu meminta pemenang tender mengembalikan uang 30 persen yang telah dibayarkan.

“Setelah kita bangun komunikasi, CV Adam Pratama Kupang sudah memiliki etikat baik untuk mengembalikan uang senilai 185 juta yang telah dibayarkan. Sejauh ini, pihak CV tersebut sudah mengembalikan uang senilai 112 juta dan sisanya dijanjikan akan dikembalikan dalam minggu ini,” ungkap Yustinus.

Ketika disinggung terkait keberadaan benih yang sudah terlanjur didistribusikan, Yustinus mengatakan, pemenang tender meminta untuk mengambil kembali benih tersebut untuk dijual kepada pihak lain. Uang hasil penjualan benih tersebutlah yang digunakan untuk mengembalikan 30 persen uang Pemkab.

“Benihnya sudah diambil pihak CV Adam Pratama Kupang dan dijual kepada orang lain. Kita terus bangun komunikasi dengan CV tersebut agar uang tersebut segera dikembalikan,” pungkasnya.Yustinus mengaku dirinya telah diperiksa oleh jaksa selama 6 jam dan dicecar lebih dari 30 pertanyaan.

Terpisah, drg. Paskalia menjelaskan, kasus pembangunan rumah tunggu bermasalah karena kontraktor pemenang tender tidak sanggup menyelesaikan fisik froyek tersebut.

Dirinya enggan menjelaskan secara rinci soal fisik proyek dengan alasan sudah dijelaskan kepada pihak kejaksaan. Dia menegaskan siap memenuhi panggilan kejaksaan jika diperlukan lagi.

“‎Kalau lebih rincinya silakan ke pihak kejaksaan saja. Prinsipnya sebagai warga negara indonesia saya siap jika dipanggil,” ujarnya singkat.

Untuk diketahui, kedua kasus ini masih berstatus penyelidikan dan belum ditingkatkan ke penyidikan.(Bereck.Z/Timorpost.com)

0 0
Happy

Happy

0 %

Sad

Sad
0 %

Excited

Excited
0 %

Sleppy

Sleppy

0 %

Angry

Angry
0 %

Surprise

Surprise
0 %

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: