Kasus Dugaan Korupsi di Malaka Berulang Tahun. Penegak Hukum Diduga Makan Gaji Buta.

Read Time3 Minutes, 48 Seconds

Timorpost.com – Malaka – Masyarakat Kabupaten Malaka menilai, Satuan Kepolisian Resor (Polres) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu, diduga tidak ada keseriusan dalam menangani tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kabupaten Malaka.

Dua lembaga penegak hukum yang ada di Kabupaten Belu menjadi sorotan masyarakat Malaka sebab sudah berulang tahun “diduga makan gaji buta”, karena dinilai lamban dalam menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani.

Sebab beberapa kasus dugaan KKN yang mandek proses hukumnya di Polres Belu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Atambua sudah hampir dua tahun belum juga ditetapkan tersangaka, diantaranya:

Kasus pembangunan Unit Ruang Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Wederok Kecamatan Weliman senilai Rp 2,1 miliar.

Kasus proyek pembangunan tembok perkuatan tebing di Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp 3.287.095.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016.

Kasus dugaan korupsi pengadaan lampu sehen sebanyak 1.529 unit pada tahun anggaran 2016 senilai Rp 6.792.404. 000 dan 268 unit pada tahun anggaran 2017 senilai Rp 1.130.131.000.

Kasus pengadaan bibit kacang hijau sebanyak 22,5 ton senilai Rp 600 juta di Dinas Tanaman Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka.

Kasus pembangunan rumah tunggu Puskesmas Fahiluka di Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp 440 juta serta beberapa kasus dana desa yang terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Malaka di antaranya di Desa Weulun, Webriamata, Halibasar, Fafoe, Raimataus, Alas Utara dan Nanebot.Litamali, Babotin Selatan, Babotin, kereana, Halibasar, Naiusu, Nauke Kusa, Numponi, Alas Utara, Rainawe, Lakekun Utara, Lakekun Induk.

Renaldo Mahasiswa Fakultas Hukum Asal Malaka kepada timorpost mengatakan, penanganan kasusnya sangat lambat, Kejari Belu dan Polres Belu harus berani membongkar dan menuntaskan kasus dugaan korupsi di kabupaten Malaka itu secara tuntas.

Sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum, berharap kejaksaan dan Polres tidak masuk angin dalam penanganan kasus – Kasus itu.

Hampir dua tahun kasus – kasus itu bergulir di meja jaksa dan Tipikor dan telah menyita perhatian publik harusnya ditangani secara profesional. Sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum asal Malaka akan terus melakukan pengawalan terhadap kasus ini karena ada peran pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan dibalik kasus ini

Kami akan terus mengawal kasus ini dan memantau proses penanganannya,” tegasnya.

Sementara itu, Mariska yang juga Mahasiswa Fakultas Hukum kepada Timorpost.com menjelaskan, Jaminan penuntasan dugaan korupsi yang bergulir tersebut harus di ambil alih oleh Kepolisan Daerah (Polda) NTT.

“Untuk memastikan kasus ini ditangani secara profesional, maka kami mendesak Polda NTT, Krimsus untuk ambil alih penanganan kasus tersebut,” kata Mariska.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah Provinsi NTT, Meridian Dado, SH.

Meridian Dado meminta Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polri untuk segera memanggil dan periksa Kapolres Belu.

“Sangat disayangkan apabila hal itu benar terjadi,” katanya.

Menurut dia, kasus hadiah mobil ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk oleh Mabes Polri atau KPK untuk menyibak alasan mandeknya proses hukum berbagai kasus KKN di Polres Belu.

“Untuk apa mobil diberikan kepada Kapolres Belu? Apakah Polres Belu kekurangan Mobil sehingga harus menerima mobil dari Pemda Malaka? Menjawabi keresahan publik, informasi ini wajib ditelusuri kebenarannya,” pintanya.

Dado berharap Kapolri dan KPK tidak menanggapi informasi pemberian hadiah mobil ini sebagai hal yang tidak berguna.

“Sebab ini mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Belu dan Malaka,” tegasnya.

Dado menjelaskan, Belu dan Malaka saat ini harus menjadi perhatian serius KPK dan Mabes Polri.

“Masyarakat tau bahwa selama ini bukan rahasia lagi adanya segelintir oknum di Kepolisian atau di Kejaksaan yang diduga telah menjadikan perkara korupsi sebagai lahan untuk menekan, mengintimidasi dan memeras para pihak yang terlibat dalam perkara korupsi,” beber Dado.

“Setelah oknum penegak hukum berhasil menekan, mengintimidasi dan memeras para pihak yang terlibat dalam perkara korupsi maka oknum-oknum itu merekayasa proses penanganan perkara korupsi dengan menghentikannya atau tidak melanjutkan proses hukumnya, atau membiarkan berlarut-larut penanganannya walaupun sebenarnya perkara-perkara tersebut jelas-jelas merugikan keuangan negara serta sudah layak untuk disidangkan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” tambahnya.

Kata Dado, sejauh ini publik atau masyarakat Malaka tidak mendapatkan informasi yang akurat dari kepolisian serta kejaksaan tentang penanganan kasus dugaan KKN yang terjadi di lingkup Pemkab Malaka.

Sehingga wajar apabila publik menduga bahwa kasus-kasus KKN di Malaka diduga ada kongkalikong, dimanipulasi penanganannya oleh oknum polisi dan jaksa sebagai akibat adanya upeti dan uang suap atau hadiah lainnya dari pihak berpengaruh yang terlibat dalam kasus-kasus KKN itu.

Karena itu, kasus dugaan pemberian hadiah mobil ini harus menjadi momentum bagi KPK untuk turun ke Malaka guna memproses dugaan pemberian hadiah dimaksud serta menjalankan kewenangan supervisinya secara maksimal ataupun melakukan pengambil alihan proses hukum atas kasus-kasus KKN yang stagnan progresnya di Polres Belu maupun di Kejari Atambua.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan yang luar biasa pula, sehingga apabila Polisi dengan Jaksa sudah tidak dipercaya publik, maka KPK segera tuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada di Malaka,” pungkasnya.
(Red/Ch/Timorpost.com)

1

0

0 %

Happy

0 %

Sad

0 %

Excited

0 %

Angry

0 %

Surprise

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: