Connect with us

Hukum Kriminal

Kades Weulun Malaka Terbuki Korupsi, Kejari Diduga Lindungi ADPRD Malaka JK.

Published

on

Foto; Ilustrasi (Kue Dana Desa)

Read Time3 Minute, 48 Second

TIMORPOST.COM/KUPANG – Kejaksaan Negeri Belu melalui Jakasa Pentuntut Umum, diduga lindungi Anggota DPRD Malaka asal Partai Golkar DPC Malaka dalam Kasus korupsi dana desa yang menjerat kepala desa Weulun, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka.(22/12/2019)

Padahal kasus tersebut diduga kuat, melibatkan Anggota DPRD Malaka (Jemianus Koy). Demikian pengakuan Robertus Bere Nahak kepada wartawan,
Ketika hendak ditahan jaksa pada Jumat (20/9/19).

Kepada wartawan, Nahak mengatakan, “Mohon bantu saya, tolong siapkan pengacara, sebab anggaran (dana desa) sebanyak Rp 400 juta yang tertulis dalam RAB diterima oleh oknum anggota DPR Malaka atas nama Jemianus Koy. Kwitansinya ada di Petronela Hoar selaku Bendahara Desa Weulun”.

Nahak mengaku, ia baru di panggil Kejari Atambua sebanyak dua kali. Panggilan pertama untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan dana desa, dan panggilan kedua ditetapkan sebagai tersangka.

Dia berharap Kejari Atambua tidak hanya menahan dirinya. Sebab dana desa itu telah diserahkan kepada Jemianus Koy.

Berdasarkan hasil pemeriksaan didukung alat bukti, keterangan saksi dan dokumen lain, penyidik Kejari Atambua menetapkan Nahak sebagai tersangka.

Sementara, Robertus Bere Nahak. Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan mantan kepala desa periode 2013-2019 ini terbukti sah dan meyakinkan menyalahgunakan APBdes. Sementara oknum anggota DPRD Malaka terpilih yang sebutkan Nahaka, dibiarkan bebas merdeka.

Sedangkan yang dilansir (Diantimur.com) Kasus tersebut akhirnya disidangkan di pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (17/12/2019).

Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan mantan kepala desa periode 2013-2019 ini terbukti sah dan meyakinkan menyalahgunakan APBdes TA 2016 sebesar Rp 162.834.196,66 dan TA 2017 sebesar Rp 405. 885.778,56.

Dengan total biaya negara sebesar Rp 568.719.974. Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Y. Teddy Windiartono dengan anggota majelis hakim, Ibnu Kholik dan Gustal Marpaung. Turut hadir JPU Kejari Belu, Dannie Chaerudin.

Menanggapi dakwaan JPU, penasehat hukum terdakwa, Lesly Anderson Lay, SH akan mengajukan permohonan karena, ia memenangkan, pasal dakwaan JPU tidak cermat atau cacat yuridis.

Ia menjelaskan, dalam dakwaannya, JPU tidak mencantumkan ketentuan pasal 18 UU Tipikor dan pasal 64 KUHP tentang tindak lanjut.

“Kami sudah sampaikan di sidang untuk majelis hakim tanyakan ke JPU, apa dakwaan terdapat perubahan atau tidak, dan ternyata JPU mengaku bahwa ada perubahan terkait dengan penambahan ketentuan pasal 18 tentang pidana tambahan atau uang pengganti,” ujar Lesly kepada wartawan, Selasa (17/12/2019).

“Perlu dicatat bahwa apakah perubahan itu sudah sesuai pasal 144 KUHAP atau tidak. Karena, pasal 144 hanya memberi waktu 7 hari sebelum jadwal sidang bagi JPU untuk merubah pasal dakwaan,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam pasal 144 KUHAP berbunyi, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

Pasal 2, pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai dan pasal 3, dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Ia juga mengaku heran karena dalam kasus ini, jaksa hanya menetapkan tersangka tunggal.

“Dakwaan tidak cermat maka kami akan ajukan eksepsi untuk dipertimbangkan majelis hakim demi pembelaan diri klien kami,” imbuhnya.

Diberitak sergap.id (17/6/19) sebelumnya. Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Alfonsius Gebhard Loemau SH MH, mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki sejumlah kasus dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Malaka.

“Nilai kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran rupiah,” ujar Alfonsius saat ditemui SERGAP di ruang kerjanya, Senin (17/6/19) siang.

Munurut dia, sejauh ini Kejari Belu sedang menyelidiki dugaan korupsi dana desa di Desa Nauke Kusa (Kecamatan Laen Manen), Desa Naiusu (Kecamatan Rinhat), Desa Halibasar dan Desa Weulun (Kecamatan Wewiku), serta Desa Babotin Selatan (Kecamatan Botin Leobele).

Kejari Belu juga, kata Alfonsius, akan menelusuri dugaan korupsi dana desa yang diberitakan media massa. “Ini merupakan tugas Kejari,” tegasnya.

Usai bertemu Alfonsius, SERGAP berpapasan dengan Sekretaris Desa Weulun, Vincent, di depan kantor Kejari Belu.

Vinsen mengaku, dirinya bersama dua stafnya baru saja selesai memberi keterangan kepada penyidik terkait dugaan korupsi dana desa di Desa Weulun. “Kami hadir memenuhi panggilan Kejari,” ucap Vinsen.

Kata dia, dana desa tahun 2017 dan 2018 di kelolah sendiri oleh mantan Kepala Desa Weulun, Robertus Bere Nahak. Sebagai sekretaris desa, dirinya tidak tahu menahu penggunaan dana tersebut.

“Anggaran tahun 2017 itu dikelola oleh kepala desa lama, akan tetapi kepala desa sudah dipecat oleh Bupati Malaka. Untuk anggaran tahun 2018 dikelola oleh Plt Kepala Desa yang juga merupakan Kadis Koperasi Kabupaten Malaka, Stefanus Klau,” bebernya.

Menurut Vinsen, pada tahun anggaran 2017 ada beberapa item proyek dana desa yang tidak dikerjakan, diantaranya pengadaan sapi bibit dan pembangunan rumah sehat untuk warga.

“Anggaran 2017 itu semuanya dikerjakan oleh pak Jimmy Koy bersama Kades. Jimmy Koy sudah pernah dipanggil Kejari Belu, tetapi dia tidak perna memenuhi panggilan. Padahal pak Jemy itulah yang mengerjakan semua proyek di Desa Weulun, Desa Halibasar dan Desa Laleten,” paparnya.

Walau Jimmy Koy tidak memenuhi panggilan kejari,  kata Vinsen, sebagai sekretaris desa dia akan selalu siap memenuhi panggilan Kejari jika dibutuh. [dian/sergap/TIMORPPST.COM]

0

0

Happy

Happy

0 %

Sad

Sad
0 %

Excited

Excited
0 %

Sleppy

Sleppy

0 %

Angry

Angry
0 %

Surprise

Surprise
0 %

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: