Inspektorat Kabupaten Malaka Diminta Jangan Hanya Makan Gaji Pardeo.

Read Time2 Minutes, 21 Seconds

TIMORPOST.COM – MALAKA – Masyarakat asal Wewiku, kabupaten Malaka mempertanyakan sikap dan ketegasan inspektorat daerah kabupaten Malaka. Inspektorat diminta jangan hanya makan gaji pardeo, jika ada temuan soal dana desa harus diusut tuntas.

Kepada Timorpost.com Varel menjelaskan menjelaskan , beberapa bulan yang lalu Inspektorat Malaka turun ke Desa Halibasar untuk mengaudit beberapa proyek tahun anggaran 2018 yang hingga kini belum rampung.

“Anehnya Laporan Tim Auditor Inspektorat Malaka kok tidak ada temuan,  ini sudah baku makan itu. Hal ini dinilai Inspektorat tak serius melakukan pengawasan dan Tipikor Polres Belu pun tak serius tangani pengaduan warga.

Menurutnya, proyek tahun 2018 belum tuntas, kok tidak ada temuan, ini sama artinya administrasi 100% sedangkan di lapangan babak belur, ini yang jelasnya bagaimana. Sedangkan dana tahun 2019 sudah cair lagi, anehnya proyek tahun 2018 belum tuntas.

“Soal Laporan Warga Desa Halibasar ke Polsek Wewiku, waktu itu Tipikor Polres Belu langsung menjemput dokumen proyek yang ada pada bendahara dan BPD Halibasar, sayangnya hingga kini tidak ada kejelasan.Pintanya”.

Sementara Menurut DPR Malaka Yulius Krisantus Seran asal partai Gerindra kepada timorpost.com beberapa waktu lalau mengatakan, DPRD di Malaka ini sakit berat, jika soal dana desa ada hal yang menjadi pertanyaan publik yaitu Inspektorat hanya mengaudit yang sifatnya administrasi tanpa melihat fakta atau kondisi fisik sebuah pembangunan,” kata Yulius.

Selain itu, kata kader Partai Gerindra ini,  inspektorat dinilai tidak tegas karena sampai yang kita ketahui bersama di kabupaten Malaka ini, walau kades makan buang dana desa yang penting loyal kepada pemda. Masyarakat berharap bahwa Inspektorat harus transparan dengan hasil auditnya dan harus dipublikasikan biar masyarakat mengetahuinya.

Hal demi menjaga marwah inspektorat, badan auditor daerah itu diharapkan untuk berimbang dalam melakukan audit. Terima laporan administrasi dan cek kondisi fisiknya karena bisa saja laporan secara admintrsinya rapi tapi kondisi fisiknya berantakan. Dan bila ada temuan Inspektorat harus bersikap tegas,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Inspektorat Malaka Agustinus R. Leki, S.Kom, ketika diminta tanggapan mengatakan, Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati Malaka melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah, pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Terkait informasi yang diperoleh kades Babotin Selatan dan Halibasar serta lainya.  Diduga habiskan dana desa, sejauh ini memang ada temuan, akan tetapi dia kades loyal dan bertanggung jawab, dia kades Babotin Selatan administrasi bagus dia itu sarjana, walau demikan ketika disinggung soal besarnya temuan inspektorat, tidak dijelaskan kepala inspektorat.

Dia menambahkan, beberapa waktu lalu dari pihak partai PKB sudah mengkoodinasi dengan pihaknya, terkait Anton Un DPRD terpilih itu, yahh kita lapor sesuai data yang kita peroleh, sesuai administrasi lengkap, akan tetapi SPJ selama lima tahunan menjadi kades pihak inspektorat tidak menerima.

Menurut Agustinus, terkait info publik pengguanaan (DD) semua desa di Malaka harus seperti Desa Kamanasa, yang sudah mengamalkan UU NO. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik penggunaan (DD). Sehingga tidak menjadi dugaaan masyarakat seperti kades Babotin Selatan serta beberapa kades lainnya.
(Bereck.Z/Timorpost.com).

0

0

0 %

Happy

0 %

Sad

0 %

Excited

0 %

Angry

0 %

Surprise

Tinggalkan Balasan