Ini Kata Primus F.K Bersama Tim Kuasa Hukumnya Terkait (LP) Angelinus B.B. 

Read Time3 Minute, 15 Second

Timorpost.com – Malaka – Kuasa Hukum Primus Fahik Klau; Polisi Diminta Taat Asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis.Terkait Pengaduan Anggelinus Bau Bere Terhadap Kuasa Hukumnya Kepada Mapolres Belu. Terkait Dugaan Penggelapan Biaya Eksekusi Masalah Perdata.

Berbagai Persepsi Berkembang di Tengah Masyarakat Terutama di Kalangan Advokat, Seperti yang diberitakan sebelumnya, Primus Fahik Klau yang merupakan Advokat dari organisasi Peradi diadukan oleh kliennya sendiri terkait diduga menggelapkan uang milik kliennya. Padahal pada waktu pengaduan tersebut dilakukan, pengadu dan teradu masih terikat dan tunduk pada surat kuasa yang telah ditandatangani oleh keduanya.

Primus Fahik Kalau bersama Erni Benu dituding menggelapkan uang puluhan juta yang diberikan kepada pengacara dan Asisten/ kuasa hukum guna melaksanakan tahapan eksekusi pada tanggal 12 Juni 2019, akan tetapi tidak terjadi ekskusi dikarenakan Asisten atau kuasa hukum Erni Benu hilang kabar diduga membawa kabur uang Rp. 13.000.000 juta hingga sekarang hilang kontak serta sisa uang dari Rp. 31, 700.000 sebanyak Rp. 27.000.000 juta tersebut hingga kini belum setorkan di pengadilan untuk lakukan Aanmaning dan tahapan eksekusi.

Sementara Primus Fahik Klau yang berhasil ditemui Timorpost.com (3/8/2019) di Betun, dengan tegas membantah tuduhan tersebut. “Tidak benar kalau dirinya menggelapkan uang klien, itu fitnah yang keji” tegas Primus.

Primus sendri ketika ditanya apakah sudah menyiapkan langkah hukum terkait adanya pengaduan ke Polres Belu, hanya menjawab singkat silahkan tanyakan kepada Tim Kuasa Hukum yang sudah ditunjuk.

(Anggelinus Bau Bere Bersama Kuasa Hukumnya Advokad Primus Fahik Klau)
(Anggelinus Bau Bere Bersama Kuasa Hukumnya Advokad Primus Fahik Klau).

Terpisah, Ketua Tim Kuasa Hukum Yulius Benyamin Seran, SH melalui sambungan telepon membenarkan bahwasan ia telah diminta oleh rekan seprofesinya itu untuk mempersiapkan langkah hukum.

Ia menambahkan bahwa pada prinsipnya Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilindungi Hak Imunitas yang diatur oleh UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pasal 16 memberikan perlindungan hukum kepada setiap Advokat sehingga tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikad baik demi kepentingan hukum kliennya.

Bahkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan bernomor 26/PUU-XI/2013 tertanggal 14/05/2014 memperluas hak imunitas yang sebelumnya hanya berlaku di dalam ruang sidang, kini berlaku pula di luar persidangan. Artinya, Hak Imunitas Advokat ini telah mendapat penegasan dan kepastian hukum untuk diterapkan di seluruh wilayah NKRI baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Benyamin menekankan bahwa ada perbedaan mekanisme penanganan pengaduan oleh Polri apabila yang diadukan adalah seorang Advokat. Apabila masyarakat biasa pada umumnya penyidik dapat memanggil secara langsung, namun ada mekanisme yang khusus jika yang dipanggil adalah seorang Advokat maka pemanggilan harus dilakukan melalui DPC PERADI terdekat atau melalui DPN PERADI.

Sebab sejak tahun 2012 silam sudah ada MoU antara PERADI dengan POLRI. Dimana pada waktu itu diteken Kapolri Timur Pradopo dan Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan di Jakarta. Berdasarkan nota kesepahaman itu, pemanggilan polisi terhadap advokat PERADI harus dilakukan melalui Dewan Pimpinan Nasional (DPN) atau Dewan Pimpinan Cabang terdekat. Polisi berkewajiban melampirkan surat panggilan resmi dan resume perkara. Berdasarkan informasi itu, PERADI akan melakukan investigasi permasalahan. Dalam waktu paling lambat 14 hari, organisasi advokat menyampaikan hasilnya kepada penyidik, termasuk menghadirkan advokat yang dipanggil.

Baca Juga; http://timorpost.com/2019/08/02/pengacara-primus-fahik-klau-dan-asistennya-erni-benu-dilaporkan-ke-mapolres-belu/

Sebagai Kuasa Hukum tentu saya berharap agar Penyidik Polres Belu yang menangani pengaduan ini menghormati dan menaati nota kesepahaman yang pernah dibuat kedua lembaga penegak hukum pada tahun 2012 silam. Tegas, Benyamin Seran yang akrab di sapa Eland.

Sementara, ketika disinggung soal tuduhan penggelapan terhadap kliennya, Eland hanya tertawa sembari mengatakan “itu sudah masuk materi yang harus dibuktikan di hadapan persidangan nanti setelah Dewan Kehormatan selesai melakukan sidang kode etik. Sehingga, saya tidak mau masuk ke sana dulu. Mari hormati asas “preasumtion of innonsence” bahwa setiap orang patut dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengatakan orang itu bersalah, tutup Benyamin Seran, Pengacara yang bermarkas di Denpasar ini.(Red/Timorpost. com)

0

0

Happy

Happy

0 %

Sad

Sad
0 %

Excited

Excited
0 %

Sleppy

Sleppy

0 %

Angry

Angry
0 %

Surprise

Surprise
0 %

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *