DPR Terpilih “Antonius Un” Asal Partai PKB DPC Malaka Terindikasi Korupsi DD.

Read Time3 Minute, 31 Second

Timorpost.com – Malaka – Terpilih Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Malaka, Pada Pileg 17 April 2019, Antonius Un Mantan Kepala Desa Babotin Selatan, Kecamatan Botin Leobele Kabupaten Malaka,terindikasi dugaan korupsi dana desa, diadukan kepada penegak hukum dan pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten telah menetapkan 25 caleg terpilih termasuk Antonius Un, Caleg terpilih dapil 3 kabupaten Malaka. Pleno penetapan anggota DPRD Malaka terpilih 2019 lalu, dilaksanakan di Aula Susteran S.Sps Betun, Sabtu (20/7/2019).

Yang dilansir TIMORDAILY.COM. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belu, Alfons G. Loe Mau melalui Kasi Intel John Purba kepada TIMORDAILY.COM di kantornya, Kamis (5/7/2019) mengatakan, pihaknya sedang mempelajari laporan warga tersebut untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi.

“Ada laporannya dan baru kemarin saya terima,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kasi Intel John Purba mengatakan Kajari telah memerintahkan agar segera berkoordinasi dengan Inspektorat Malaka untuk penanganan lebih lanjut.

“Kajari perintahkan koordinasi dengan inspektorat apakah sudah dilakukan klarifikasi selama ini atau belum,” ujarnya.

Pengaduan ini menyebutkan adanya Indikasi Penyelewengan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dan diduga kuat dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, dan Aparatur Pemerintahan Desa Babotin Selatan.

Hal ini terbukti bahwa di Desa Babotin Selatan tidak  terpampang papan informasi tentang APBDes, Tidak adanya sosialisasi APBDes sebagaimana ditentukan dalam aturannya, dll; sehingga warga desa minim sekali informasi tentang hal tersebut;

BPD atau Anggota BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya.

Terlebih dalam kegiatan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa Babotin Selatan Periode Tahun 2017 dan 2018, terbukti dari adanya informasi bahwa kepala desa dan Ketua BPD tidak menyerahkan dokumen pekerjaan khususnya berupa RAB pekerjaan kepada Anggota BPD tertentu yang berusaha menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

Pengaduan ini juga menyebutkan masih terdapat proyek yang belum selesai hingga tahun 2017 dan  2018 alias proyek mangkrak atas alasan bahwa dananya telah habis digunakan antara lain :

Paket Pekerjaan Jalan Dusun sumber dana desa tahun 2017  Rp 123.00.000, yang telah dikerjakan hanya selama selama kurang dari perkiraan 60 hari kalender, terdapat kekurangan volume dinilai berdasarkan RAB sehingga terdapat SILPA namun tidak dilaporkan;

Paket Pekerjaan Pelimpas sumber dana dari Dana Desa (DD) 2017 Rp 95.000.000, yang telah dikerjakan tidak melaibatkan  warga setempat dengan mempekerjakan warga dusun lain, terdapat SILPA namun tidak dilaporkan;

Paket pekerjaan rumah layak huni sumber dana desa tahun 2017 Rp 86.000.000, sumber dana dari dana desa telah terdapat SILPA, namun tidak dikembalikan dan dilaporkan. Terdapat informasi bahwa dana tersebut ada yang digunakan atas nama pribadi anggota BPD.

Pengadaan Lampu sehen yang dibagikan kepada masyarakat  Desa pada tahun 2017 sebanyak Rp 234.000.000 terdapat SILPA Anggaran, namun tidak dilaporkan, berdasarkan informasi telah dibagi-bagi atau telah dijadikan keuntungan pribadi oleh aparatur pemerintah desa dan BPD.

Paket pembanguna Embung pada tahun 2017 tidak ada manfaat untuk masyarakat desa dengan anggran pada tahun itu sebesar Rp 137.000.000. Paket pengadaan alat tenun,bibit babi,dan pertanian diduga tidak dilaksanakan Rp 95.000.000 pada  tahun 2018.

Paket Pekerjaan Jalan desa dan jembatan sumber dana dari dana desa 2018 dengan   anggaran sebesar Rp 109.000.000, yang telah dikerjakan hanya selama selama kurang dari perkiraan 300 hari kalender, terdapat kekurangan volume dinilai berdasarkan RAB sehingga terdapat SILPA, sedangkan untuk pembangunan jembatan mini tidak dilaksanakan namun tidak dilaporkan;

Paket Pekerjaan Perpipaan air bersih sumber dana dari dana desa 2018 dengan anggaran sebesar Rp 105.000.000, tidak dilaksanakan sehingga terdapat SILPA namun tidak dilaporkan;

Pengadaan alat mebel dan alat tani dan wahana wisata yang  akan dibagikan kepada masyarakat desa pada tahun 2018 sebanyak Rp 108.000.000 terdapat SILPA Anggaran, namun tidak dilaporkan, berdasarkan informasi telah dibagi-bagi atau telah dijadikan keuntungan pribadi oleh aparatur pemerintah desa dan BPD.

Pengadaan bibit babi dan bibit pangan yang akan dibagikan kepada masyarakat  desa pada tahun 2018 sebanyak Rp 80.000.000 terdapat SILPA Anggaran, namun tidak dilaporkan, berdasarkan informasi telah dibagi-bagi atau telah dijadikan keuntungan pribadi oleh aparatur pemerintah desa dan BPD.

Terhadap dugaan penyimpangan ini, diminta kepada Kajari Belu untuk segera memeriksa pengelolaan keuangan Desa Babotin Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 karena terindikasi terjadi kerugian negara sebesar Rp 1,3 miliar. (Red/Timorpost.com)

0

0

Happy

Happy

0 %

Sad

Sad
0 %

Excited

Excited
0 %

Sleppy

Sleppy

0 %

Angry

Angry
0 %

Surprise

Surprise
0 %

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *