DPR Malaka Bingung,Keabsahan Kuasa Hukum Pemda Malaka Dipertanyakan Advokat.

Read Time2 Minute, 26 Second

TIMORPOST.COM/BETUN – Keabsahan kuasa hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka patut dipertanyakan, anehnya DPR Malaka tak mengetahui kuasa hukum Pemda Malaka belakangan ini. 

Demikian keterangan tertulis Yulius Benyamin Seran, SH kepada awak media Via Whatsapp nya (21/3/2020).

Sebagai Advokat, mengaku aneh. Akhir-akhir ini berita tentang dugaan korupsi benih bawang merah santer terdengar disetiap pojok diskusi warga Malaka, tak terkecuali warga Malaka di perantauan.

“Ada satu hal yang menarik utk diulas adalah soal Kuasa Hukum Pemda Malaka,”beber Advokat yang biasa disapa Erlan junior.

Bukan soal Kuasa Hukumnya, tapi ini soal Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka alias Pemda Malaka.

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah.

Maka, siapakah Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Malaka? Adalah Kepala Daerah (Bupati Malaka) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka.

“Untuk dapat mewakili Pemerintah Daerah seorang Kuasa Hukum haruslah bertindak berdasarkan Kekuatan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD secara bersama-sama,”kata Benyamin.

Setidak tidaknya di dalam surat kuasa tersebut menyebutkan bahwa SBS dalam hal memberikan kuasa itu, bertindak dalam kedudukannya selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malaka setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka.

“Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka Kuasa tersebut patut dipertanyakan keabsahannya,”tantang Advokad itu.

Lanjutnya, seorang Kuasa Hukum tidak dapat secara hukum menyatakan bahwa ia mewakili Kepentingan Pemerintah Daerah Malaka sebagai Kuasa Hukum dari Pemda Malaka, kecuali berdasarkan Surat Kuasa yang SAH.

Kalau seorang Bupati menunjuk Kuasa Hukum untuk membela kepentingannya adalah sah sah saja. Maka, yang ditunjuk menyebut dirinya Kuasa Hukum Bupati Malaka bukan Kuasa Hukum Pemda Malaka.

Sementara, Kuasa Hukum tersebut hadir dalam kurun waktu yang bersamaan dengan terbongkarnya perkara dugaan korupsi benih bawang merah? Bukankah dugaan tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh oknum Kepala Dinas Pertanian?

Seyogianya Pemda Malaka mempersiapkan Kuasa Hukum utk memperjuangkan dan membela hak-hak warga Malaka yang sudah dirampas oleh oknum Koruptor (setelah terbukti bersalah dan berkekuatan hukum tetap tentunya) sehingga Kuasa Hukum dapat menuntut pembayaran ganti rugi atas nama masyarakat khususnya para petani yang tidak sempat mendapatkan benih bawang merah sebagaimana mestinya.

Sementara, pepegetahuannya DPRD Malaka tak perna membahas terkait kuasa hukum Pemda Malaka itu.

“Belum dan tidak ada pembahasan soal kuasa hukum pemda Malaka,”kata Ignasius yang dikonfirmasi awak media (21/3/2020)

Ignasius Fahik yang merupakan Politisi PDI Perjuangan itu megaku tidak mengetahui hal tersebut, terkait adanya kuasa hukum pemda Malaka yang membela bupati Malaka bahkan membela tiga tersangka kasus korupsi bawang merah Malaka.

Senada disampaikan Frederikus Seran politisi partai NasDem, dikonfirmasi awak media (21/3/2020) juga mengakui tak mengetahui terkait kuasa hukum pemda Malaka.

“Itu mungkin disetujui antara para pemimpin DPRD Malaka, akan tetapi sebagai DPRD Malaka tak ketahui hal itu,”kata Politisi NasDem terkait kuasa hukum Pemda Malaka yang hadir membela Bupati Malaka dan beberapa ASN malaka yang kini menjadi tersangka kasus bawang merah Malaka.

Hingga berita ini diterbitkan, Kabag Hukum Pemda Malaka dan Kuasa Hukum Pemda Malaka belum berhasil di konfirmasi. (Dhy/Red/TIMORPOST.COM)

0

0

Happy

Happy

50 %

Sad

Sad
25 %

Excited

Excited
0 %

Sleppy

Sleppy

25 %

Angry

Angry
0 %

Surprise

Surprise
0 %

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: