Dinilai Cacat Hukum, Semuel Langga Menolak SK Mutasi Wali Kota Kupang.

Read Time3 Minutes, 47 Seconds

Timorpost.com – Kupang – Seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Wali Kota Kupang, NTT menolak dimutasi oleh Wali Kota dengan alasan jabatan baru yang ditugaskan tidak sesuai aturan yang berlaku alias cacat hukum.

Pada 1 Juni lalu, Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore menerbitkan Surat Keputusan (SK) Mutasi Pejabat Eselon III dan IV serta Pengawas Sekolah Lingkup Pemerintah Kota Kupang. SK yang dibacakan langsung oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man di lantai dasar Kantor Wali Kota Kota Kupang itu, dinilai Semuel Langga, A.Ma.Pd, S.Pd bermasalah secara hukum.

Semuel Langga kepada awak Media di Kupang mengaku, semula dirinya menduduki jabatan Eselon III/a, Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kota Kupang. Ia kemudian di mutasi ke jabatan baru sebagai Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kupang.

Terhadap SK Wali Kota Kupang Nomor BKPPD.821/922/D/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, Semuel Langga mengajukan keberatan dan menolak SK tersebut.

“Saya sudah mengirim surat keberatan kepada Wali Kota Kupang tanggal 22 Agustus 2019. Isi suratnya merujuk pada Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,” kata Semuel.

Menurut Semuel, Surat Keberatan tersebut adalah bentuk perlawanannya kepada Wali Kota Kupang, Jefry Riwu Kore yang telah menerbitkan Surat Keputusan yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

“Wali Kota Kupang telah melanggar sejumlah aturan dalam mengeluarkan Surat Keputusan mutasi tersebut. Terutama merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya,” beber Semuel.

Mutasi tersebut diduga Semuel mengandung unsur balas dendam dan karena kepentingan lain sehingga mutasi terhadap dirinya [red.Semuel] terkesan dipaksakan. Melihat dari ketentuan di atas Semuel yakin bahwa dirinya selaku pejabat eselon III/a tidak memenuhi syarat lagi untuk menduduki jabatan sebagai Pengawas Sekolah. Sebab syarat bagi seseorang untuk menduduki jabatan Pengawas Sekolah harus ada sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi diantaranya; masih merupakan guru aktif, umur maksimal 55 tahun, bagi pengawas dengan Pangkat IV/b harus memiliki angka kredit 550, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

“Faktanya, Wali Kota malah menurunkan saya ke Jabatan baru sebagai pengawas sekolah. Padahal saya ini tidak sedang dalam jabatan guru aktif pada saat dilantik sebagai Pengawas Sekolah, umur saya telah lewat yaitu 56 tahun, nilai angka kredit yang diberikan oleh Walikota kepada saya sebagaimana tertera di dalam Surat Keputusan Mutasi tersebut hanya 350. Itu pun saya tidak tahu Walikota ambil nilai kredit itu dari mana.” Papar Semuel.

Semuel menegaskan bahwa dia juga belum mengikuti diklat STTPP. Bahkan jika sudah ikut pun ia tidak akan memenuhi syarat karena umurnya saat ini sudah di atas 55 tahun. Kemudian untuk memenuhi syarat STTPP yang dipakai dalam jabatan Fungsional Guru, seharusnya Semuel mengantongi Sertifikat STTPP tersebut sejak Tanggal 1 Juli 2017. Karena STTPP dihitung 2 (dua) tahun terakhir dan itu secara tegas mulai diberlakukan tanggal 1 juli 2017.

Selain itu menurut Semuel ada hal lain yang menurutnya agak rancu yaitu tentang hasil kerja tim BAPERJAKAT yang diketuai Plt. Sekda Kota Kupang.

“Saya menduga hasil kerja tim BAPERJAKAT tersebut tidak sah. Mengingat jabatan Plt. Sekda Kota Kupang telah berakhir tanggal 17 Maret 2019. Sedangkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKPPD.821/922/D/V/2019 turut ditandatangani oleh Saudara Yos Rera Beka selaku Plt. Sekda Tanggal 31 Mei 2019. Kuat dugaan saya hasil kerja BAPERJAKAT di buat -buat atau dipaksakan,”
tandas Semuel.

Semuel secara gamblang mengatakan, didalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka bila dipaksakan untuk diberlakukan SK tersebut, dipastikan dikemudian hari akan ada dampak hukum terhadap penggunaan sejumlah Anggaran Negara yang terimanya, yang berkaitan langsung dengan jabatannya yakni tunjangan Jabatan Pengawas Sekolah dan Tunjangan Kinerja.

Oleh karena itu Semuel tidak mau terlibat di dalam akibat hukum dikemudian hari karena masalah korupsi akan berkaitan dengan jabatannya yang tidak sah itu.
“Ujung – ujungnya pasti saya harus atau wajib menyetor kembali semua uang yang pernah saya terima yang sebenarnya bukan bagian hak saya karena jabatan tidak sah. Bahwa saya tidak mau diwaktu usia tua dan sudah pensiun barulah saya dan keluarga saya dililit dengan masalah hukum akibat salah gunakan Keuangan Daerah di kemudian hari,” terang Semuel.

Lanjut Semuel, apabila surat keberatannya tersebut tidak ditanggapi oleh Wali Kota Kupang, maka dirinya akan melakukan segala upaya untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan pemberlakuan Surat Keputusan Mutasi yang merugikan dirinya secara hukum dikemudian hari. [kos/kos]

1

0

0 %

Happy

0 %

Sad

0 %

Excited

0 %

Angry

0 %

Surprise

Tinggalkan Balasan