Connect with us

Opini

Bupati SBS Terancam Gagal Calonkan Diri Pada Pilkada Malaka 2020?

Published

on

Oktovianus Seran, S.I.P., M.Si. (Pemerhati Demokrasi; Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor Kefamenanu)

Read Time2 Minute, 5 Second

 

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran atau akrab disapa SBS terancam gagal maju sebagai petahana. SBS akan didiskualifikasi sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah jika melanggar ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam UU pemilihan Kepala Daerah diantaranya Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan, sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri (pasal 71 ayat 2).

Selanjutnya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota   atau Wakil Walikota selaku petahana jika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam UU No. 10 tahun 2016 sudah tegas terkait dengan peringatan atau ancaman sekaligus sanksi bagi petahana yang melakukan mutasi pejabat tanpa persetujuan menteri 6 bulan sebelum penetapan pasangan.

Jika bupati SBS ingin maju sebagai petahana di Pilkada Malaka 2020, secara otomatis berlaku UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada karena kepala daerah sifatnya jabatan politis termasuk larangan mutasi pejabat sebagaimana pasal 71 kecuali dapat persetujuan tertulis menteri bukan persetujuan lisan.

Dan juga, bagi petahana yang sudah terlanjur melakukan mutasi atau pergantian pejabat tanpa persetujuan tertulis menteri sebaiknya dibatalkan pemutasiannya agar tidak dikenai sanksi dalam UU Pilkada tersebut.

Jika petahana terbukti melanggar hingga penetapan pasangan tetapi tidak dikenai sanksi maka penyelenggara Pilkada yang bisa dikenakan sanksi karena tidak menjalankan amanah UU Pilkada yang sudah diatur pada pasal 71 ayat 2 bahkan petahana bisa terjerat pada pada 71 ayat 3.

Pasal 71 Ayat (2) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 71 Ayat (3) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 71 Ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (5), akan dikenakan sanksi berupa pembatalan petahana sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Sudah jelas sekali sanksinya dalam pasal 71 ayat 5 bagi petahana yang melakukan mutasi pejabat yang melanggar UU Pilkada nomor 10 tahun 2016. Yang bersangkutan akan dibatalkan sebagai calon Bupati Malaka 2020.

Sumber : UU Pilkada No 10 Tahun 2016.

6

2

Happy

Happy

43 %

Sad

Sad
14 %

Excited

Excited
29 %

Sleppy

Sleppy

14 %

Angry

Angry
0 %

Surprise

Surprise
0 %

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: