ASN di Pilkada Malaka 2020, Loyal Kiri Kanan Mencari Jabatan.

Read Time2 Minutes, 37 Seconds

Timorpost.com – Opini – Di era Orde Baru, setiap pegawai negeri sipil (PNS) ditekankan tetap konsisten dengan monoloyolitas, sebagai kesetiaan yang tidak terbagi; kesetiaan tunggal terhadap pemerintah yang berkuasa.

Loyal di sini adalah kesetiaan bagi setiap pegawai negeri sipil, sekarang disebut Aparatur Negeri Sipil (ASN), terhadap pemerintah yang berkuasa.

Di berbagai kesempatan, pejabat dari pegawai negeri sipil selalu berbicara dengan menyisipkan kata monoloyalitas. Kata monoloyalitas menjadi sakral karena dapat dijadikan tolok ukur bagi setiap pejabat, mulai eselon IV hingga I dan pegawai fungsionalnya dalam menyukseskan dan melanggengkan kekuasaan pemerintah yang kini.

Pada saat itu pula, setiap pejabat pegawai negeri sipil memang ada yang seperti “terbebani” untuk menyosialisasikan kata monoloyalitas dan makna yang terkandung dengan segala maksudnya. Tapi ada yang merasa menikmati karena dapat bagian “kue” kekuasaan.

Gambaran kesetiaan kepada penguasa tunggal saat inu, ternyata juga berkembang ke seluruh daerah (kabupaten). Sama halnya di Kabupaten Malaka, bagi ASN yang bermobil, berpelat ‘merah’ atau ditempatkan orang-orang yang memiliki kesetiaan kepada penguasa. Termasuk juga beberapa institusi pers, berada di bawah kuasa kendali pemerintah yang berkuasa.

Tak beda jauh dari Harmoko, dalam catatan sejarah, memang dikenal sebagai wartawan yang banyak menyuarakan dukungan kepada Pak Harto, atau Soeharto, presiden kedua di negeri ini.

Bagaimana dengan sekarang, ASN tetap menjadi ‘rebutan’. Ya, rebutan. Di Malaka memang segitu, di sejumlah deretan jabatan strategis dikuasai penguasa, memang tidak terasa pada daerah lain. Tetapi di Malaka, wuih, luarrr biasa. Pejabat mulai setingkat RT, RW hingga Desa menjadi bahan garapan para pendukung partai politik (parpol) pendukung setia penguasa.

Partai saat ini telah memetakan, wilayah mana yang dapat dijadikan ‘lumbung’ suara dan daerah mana lagi yang masih ‘abu-abu’ untuk digarap. Cara yang ditempuh, tidak sulit, salah satunya menempatkan orang partai ikut ‘nimbrung’ di warung kopi setiap hari. Maklum, di daerah, ASN dan TEKO paling suka masuk warung Facebook sebelum bekerja.

Saat obrolan tengah berlangsung, mereka menebarkan pengaruh. Kadang, ketika pembicaraan di warung Facebook tengah berlangsung, mereka nampak ‘kedoknya’ karena pembicaraannya membawakan suara partai. Mereka ‘ngotot’ melakukan pembelaan ketika bosnya dituding koruptor, misalnya diduga korupsi.

Kadang mereka itu ikut-ikutan seperti pembicara di televisi. Mengutip kata ‘ngibul’, setan, bangsat dan kaleng rombeng. Pokoknya, seru deh.

Hal serupa juga terjadi di berbagai tempat dan kesempatan. Misal, di pertemuan informal di lingkungan RT hingga Desa. Cuma bedanya, di lingkungan ini cara penyampaiannya halus, tidak terjadi ‘ngotot-ngototan’. Apa lagi perdebatan yang ditampilkan seperti di stasiun televisi.

Memang sungguh tepat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB), Asman Abnur, menekankan pentingnya para ASN bekerja profesional. ASN tidak boleh terbawa arus politik pada Pilkada serentak 2018.

Namun Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) memberi sanksi tegas bagi ASN yang melanggar jika benar-benar terbukti. Ya, sanksi tegas mulai dari tingkat ringan berupa pemotongan tunjangan kerja atau penurunan jabatan hingga sanski berat yakni ASN dikeluarkan.

Benar, terpenting, ASN jangan terpengaruh dengan urusan politik. Jika itu terjadi, jual beli jabatan di lingkungan birokrasi ke depan akan semakin marak. Ujungnya, berdampak kepada penurunan kualitas layanan publik.

Pilkada harusnya juga makin mendorong negeri ini makin mengembangkan demokrasi yang sehat. Membawa anak negeri semakin sejahtera. Bukan untuk melahirkan bandit dan memotong hak ASN, apa lagi membuat rakyat menderita.

Penulis: Jurnalist Kota Batas: Satu, Dua dan Tiga (Bereck Cheldy)

0

0

0 %

Happy

0 %

Sad

0 %

Excited

0 %

Angry

0 %

Surprise

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: