Apa Kabar Kasus Dugaan Korupsi di Malaka; Polda NTT Fokus Berantas Judi

Penulis : Oktavianus Seldy Berek (Wartawan atau Pekerja Media Yang Bertugas di Kabupaten Malaka)

Read Time5 Minute, 42 Second

OPINI – Pada senin (24/02/2020) sekitar pukul 18.30 wita, masyarakat malaka dihebohkan dengan Emanuel Bria, pengecer judi kupon putih (KP) yang diciduk 3 anggota Polsek Wewiku wilayah hukum Polres Malaka dan Polda NTT.

Hal tersebut mengingat, seruan Gubernur NTT VBL saat berkunjung di Kabupaten Belu, dan menyerukan tentang perang melawan perjudian di NTT, yang kini mulai diungkapkan di Wilayah Hukum Polres Malaka.

Mereka Emanuel B cs yang ditangkap ini bukan siapa-siapa, mereka hanyalah masyarakat biasa. Mereka tak pekerjaan dan tak punya jabatan strategis, baik di pemerintahan maupun di tengah masyarakat.

Intruksi Gubernur NTT belum lama ini, mengingatkan Polda NTT dan Polres untuk perangi “Judi Bukan Korupsi”, yahh wajar saja, pimpinan baru, kebijakan baru juga harapan baru bagi masyarakat. Pesan masyarakat meminta agar pejabat baru serius memberantas korupsi dan judi togel.

Bagi penulis, yang berprofesi sebagai jurnalis, lebih memilih mendukung Gubernur dan Polda NTT untuk lebih focus pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lebih baik cepur koruptor di laut dari pada cepur bos pennjudi dilaut.

Data yang diperoleh penulis, dari LHP BPK untuk Pemkab se NTT, masih mendapat WDP namun ada beberapa catatan terbaca banyak jejak korupsi dibiarkan begitu saja, apalagi hanya temuan BPK, lalu dikembalikan kerugian negata. Tanpa temuan BPK, maka kontraktor dan pejabat aminkan saja.

Sementara itu, harapan bagi pejabat Kapolres Malaka yang baru, khususnya untuk memberantas judi togel, mulai dikemukakan dan sudah terciduk para pengedarnya,sedangkan boss nya masih berkeliaran.

Benarkah Judi Melanggar Hukum & Agama

Judi memang dilarang baik dalam agama maupun hukum positif. Dalam Agama Katolik misalnya, saat pembaharuan janji babtis ketika upacara Malam Paskah, judi merupakan salah satu perbuatan yang dijanjikan untuk ditolak.

Dalam hukum positif, perbuatan judi juga dilarang. Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Undang-Undang yang mengatur soal perjudian adalah UU No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Pasal 1 UU ini menegaskan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Dalam pasal dua disebutkan bahwa ancaman hukuman untuk tindak pidana perjudian adalah penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Seperti banyak tindak pidana lainnya, meski sudah banyak yang tahu itu kejahatan dan bila dilakukan akan mendapat konsekuensi hukum, tetapi masih banyak orang yang tetap melakukannya. Entah karena khilaf atau juga karena dilakukan dengan penuh kesengajaan dan kesadaran penuh.

Emanuel B (cs) yang ditangkap di Polres Malaka, bila mereka rajin membaca media, tentu tahu bahwa Kepolisian di NTT termasuk Malaka sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian, baik kartu maupun kupon putih.

Tetapi, mengapa Emanuel (Cs) tetap melakukannya? Rasanya sulit dimengerti bila meja judi menjadi sarana mereka mencari uang.

Karena toh, dari profil, mereka adalah rakyat kecil yang lagi mengais rejeki akibat kurangnya kurangnya lahan kerja yang menakibatkan pengangguran. Lantas kenapa? Selain mengadu rejeki, ataukah sekedar rekreasi melepas penat dari banyaknya masalah di pemerintahan? Entahlah.

Setidaknya kabar penangkapan mereka ini menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama atau setidaknya-tidak bila kebelet melakukan, tetapi ekstra waspada.

Namun, ada catatan bagi kepolisian, kenapa kok cuma garang dengan berantas kejahatan perjudian? Bila dilihat dari dampak, tindakan kejahatan perjudian relatif tidak merugikan banyak pihak.

Harusnya, Polda NTT juga garang memberantas tindak kejahatan korupsi yang nyata-nyata merugikan masyarakat banyak. Sejumlah kasus dugaan korupsi hingga kini masih belum jelas penyelesaiannya, meski sudah masuk ke tahap penyidikan.

Sebut saja misalkan, ada juga proyek infrastruktur yang didanai APBD Malaka bahkan APBN yang dilaporkan mangkrak, alias tidak dikerjakan hingga tuntas. Polisi harusnya gesit mengendus kemungkinan adanya tindak pidana korupsi pada proyek-proyek itu.

Informasi yang dihimpun (21/12/2019) paket pekerjaan pengadaan bibit bawang merah di kabupaten Malaka (TA) 2018 itu sudah diproses oleh Tipikor Polda NTT, dan telah memasuki pada tahapan pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi NTT (tahap 1).

Pada web Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malaka, proyek ini dikerjakan oleh CV.TIMINDO (berlamat di Jl.Elang No.9 Bonipoi – Kupang (Kota) – Nusa Tenggara Timur) dengan tanggal kontrak 27 februari 2018 ini tercatat memiliki pagu anggaran sebesar Rp 10.800.000.000.

Sayangnya realisasi proyek pengadaan bibit bawang merah brebes senilai Rp 10.600.000.000 (TA) 2018 itu ternyata tidak sesuai spesifikasi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta sarat KKN.

Kasus Dugaan Korupsi APBD Malaka.

Ada beberapa kasus korupsi yang belum ditindaklanjuti, diantaranya dugaan korupsi Pengadaan Bawang Merah yang melibatkan mantan Kepala ULP dan Kepala Dinas Pertanian Malaka.

Apa kabar Polda NTT. Sudakah Polres Belu dan Kajari Belu. Sudakah mengusut tuntas dugaan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka, Petrus Bria Seran. Yang Diperiksa Penyidik Polres Belu Dalam Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (Usb) SMA Wederok Senilai Rp 2,1 Miliar Lebih. Hingga Kini Kasus Tersebut Mandek Di Tangan Polres Belu.

Apa kabar Polda NTT. Sudakah Polres Belu dan Kejari Belu. Membongkar tuntas sampai ke akar-akarnya dugaan Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Wederok senilai Rp. 2,1 M yang diduga melibatkan Kepala Dinas PKPO Petrus Bria Seran, dugaan korupsi Pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas Fahiluka Senilai Rp 440 Juta yang diduga melibatkan Kepala Dinas Kesehatan drg. Paskalia Frida Fahik yang Hingga Kini Mangkrak.

Apa kabar Polda NTT. Sudakah Polres Belu dan Kejari Belu. Mengusut tuntas dugaan Korupsi Pengadaan Bibit Kacang Hijau 22,5 Ton Senilai Rp 600 Juta yang diduga melibatkan Kepala Dinas Pertanian Yustinus Nahak yang telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Belu.

Apa kabar Polda NTT. Sudakah Polres Belu dan Kejari Belu, sukses mengusut tuntas dugaan Korupsi Perkuatan Tebing Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Senilai Rp 3.287.095.000 Yang Bersumber dari DAU Tahun Anggaran 2016, dan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lampu Sehen Sebanyak 1.529 Unit Tahun Anggaran (TA) 2016 Senilai Rp. 6.792.404.000, serta 268 Unit TA 2017 senilai Rp 1.130.131.000 (2017) yang diduga melibatkan Kepala Dinas PU Yohanes Nahak. Hingga Kini Kasus-Kasus tersebut “membeku” Ditangan Kejari Belu dan Polres Belu.

Apa kabar Polda NTT. Sudakah Polres Belu dan Kejari Belu untuk mengusut tuntas dugaan Korupsi Dana Desa Weulun, Senilai Rp. 800 Juta yang diduga Melibatkan Anggota DPRD Malaka, Jemianus Koy.

Apa kabar Tipikor Polda NTT dan Kejati NTT. Sudakah mengusut tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Bawang Merah Tahun Anggaran 2018 Senilai Rp 10 Miliar Lebih yang diduga melibatkan mantan Kepala ULP Martinus Manek dan Kepala Dinas Pertanian Yustinus Nahak.

Sayangnya, yang diuraikan penulis diatas
,baru satu kabupaten dan masih banyak lagi kabupaten lainya di NTT, terkait kasus lain yang diduga kental dengan aroma korupsi. Tetapi, entah kenapa, para penegak hukum Polda NTT masih gagal menunjukkan kegarangan mereka, seperti saat menangkap pelaku judi.

(Penulis; Oktavianus Seldy Bereck / Aktivis Anti Korupsi Wilayah NTT)

4

1

Happy

Happy

100 %

Sad

Sad
0 %

Excited

Excited
0 %

Sleppy

Sleppy

0 %

Angry

Angry
0 %

Surprise

Surprise
0 %

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: